Ketua Komite I DPD RI & Menteri ATR/ BPN Sepakat Percepat Pembagian Tanah untuk Mantan Kombatan GAM

Dalam rapat secara virtual itu, disepakati Komite I DPD RI dan Menteri ATR/ BPN segera menyelesaikan pembagian tanah untuk mantan kombatan GAM sesuai perjanjian MoU Helsinki.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP memimpin rapat pleno. 

Ya, rapat pleno pembahasan Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan di daerah dengan membentuk Tim Kerja bersama Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil.

Dalam rapat secara virtual itu, disepakati Komite I DPD RI dan Menteri ATR/ BPN segera menyelesaikan pembagian tanah untuk mantan kombatan GAM sesuai perjanjian MoU Helsinki.

Begitu juga kepada korban konflik lainnya di Aceh.

Fachrul Razi yang juga senator asal Aceh, menyampaikan permasalahan konflik pertanahan di Aceh harus segera diselesaikan secara cepat.

• Bak Film Fast & Furious, Mobil Ini Terbang dari Tebing dan Mendarat di Karang, Tabrak Ibu dan Anak

• Gatot Nurmantyo Kaitkan Pergantian Dirinya Sebagai Panglima TNI dengan Film G30S, Ini Respon Istana

• Ilmuwan Belanda Ciptakan Peti Mati dari Jamur, Mengubah Tubuh Manusia Jadi Pupuk Tanaman

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (23/9/2020).

Rapat Kerja dipimpin Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga.

Hadir juga Anggota Komite I DPD RI antara lain Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Muh.

Syukur, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu.

Kemudian Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Bahasyim.

Sementara dari Kementerian ATR/BPN dihadiri Menteri Sofyan A Djalil, didampingi Wakil Menteri ATR dan sejumlah pejabat kementerian.

Fachrul Razi mengatakan bahwa DPD RI beserta Menteri Sofyan Djalil akan all out menyelesaikan permasalahan tanah untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik secara cepat.