Breaking News

Pilkada 2022

Anggaran Pilkada 2022 Belum Jelas, Begini Tanggapan KIP Aceh

Untuk diketahui, sebelumnya KIP Aceh sudah menyerahkan rancangan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2022 kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp 216 miliar

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
For Serambinews.com
Agusni AH, Komisioner KIP Aceh. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisioner KIP Aceh Agusni menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2022.

Sejatinya, anggaran tersebut harus dimasukkan dalam rancangan APBA tahun 2021.

“Sampai sejauh ini belum mendapat konfirmasi terkait anggaran pilkada 2022. Namun demikian KIP Aceh telah melakukan penyusunannya dan sudah kita serahkan ke pemerintah,” kata Agusni kepada Serambinews.com, Kamis (1/10/2020).

Untuk diketahui, sebelumnya KIP Aceh sudah menyerahkan rancangan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2022 kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp 216 miliar untuk dimasukkan dalam rancangan APBA 2021.

Tapi Agusni mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi apakah anggaran tersebut masuk dalam APBA 2021 atau tidak.

Di sisi lain, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sudah mulai membahas KUA dan PPAS tahun anggaran 2021.

“Di samping rancangan jadwal, program dan tahapan pilkada tahun 2022, tinggal kini KIP Aceh melakukan koordinasi dan konsolidasi lanjutan berkaitan ikhwal dimaksud. Untuk itu perlu adanya sokongan atau dukungan dari segenap elemen masyarakat Aceh,” ungkap Agusni.

Ucapan Donald Trump Atas Proud Boys Memicu Kemarahan Publik

VIDEO - VIRAL Pria Lamar Kekasih Depan Umum, Insiden Tak Diinginkan Terjadi di Belakangnya

VIDEO - Oknum PNS Halangi Ambulans di Bogor: Ini Tragedi, Bukan Keinginan Menghalangi

Jika persiapan anggaran dan tahapan Pilkada 2022 sudah ada, maka start pertama tahapan Pilkada akan dimulai April 2021.

“Bagi KIP yang memiliki hubungan hirarki dengan KPU RI dalam posisi standby. Kendati beberapa agenda lainnya memerlukan waktu, tenaga dan pemikiran intens,” kata dia.

Semisal, lanjut Agusni, koordinasi dan konsolidasi para pihak dengan melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak terkecuali pertemuan-pertemuan seperti FGD atau lokakarya guna mengimput berbagai masukan sebagai bagian untuk mendapatkan dukungan penuh dari segenap masyarakat Aceh.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved