Breaking News:

Pilkada 2022

JaDI Dorong KIP Aceh Umumkan Tahapan Pilkada 2022, Ini Alasannya

Sayangnya sampai saat ini KIP belum membuat SK tahapan dan jadwal Pilkada, tetapi hanya masih berupa draf.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
SEKRETARIS Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan (kiri) dan Direktur Eksekutif JaDI Aceh, Ridwan Hadi, menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh di Jay Kupi, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (2/10). 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 belum ada kepastian dari penyelenggara karena sedang dilanda wabah Covid-19.

Namun demikian Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh tetap mendorong Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengumumkan tahapan pelaksanaan pilkada mendatang.

Ketua JaDI Aceh, Ridwan Hadi SH kepada Serambinews.com, Kamis (1/10/2020) mengatakan bahwa KIP merupakan lembaga yang berwenang menetapkan keputusan tentang tahapan dan jadwal pilkada Aceh.

Sayangnya sampai saat ini KIP belum membuat SK tahapan dan jadwal Pilkada, tetapi hanya masih berupa draf.

“SK tahapan dan jadwal pilkada penting untuk disahkan atau ditetapkan oleh KIP Aceh karena merupakan pedoman bagi tahapan jadwal pemilihan bupti/wabup dan wali kota/wakil wali kota juga menjadi alas hukum bagi Pemerintah Aceh dalam menyediakan anggaran pilkada Aceh,” katanya.

Gembong Pencurian Lolos dari Sergapan Polisi, Istri Pelaku Jadi Tersangka

VIDEO - Oknum PNS Halangi Ambulans di Bogor: Ini Tragedi, Bukan Keinginan Menghalangi

Donald Trump Mengakui Manusia Bertanggunggjawab Atas Perubahan Iklim Global, Ilmuwan Ragukan

Menurut Ridwan, keputusan KIP akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam KUA dan PPAS.

Selain itu keputusan tersebut juga menjadi titik masuk penyelenggara, partai politik, masyarakat maupun stakeholder terkait guna mempersiapkan Pilkada di Aceh.

“Tetapi memang untuk melahirkan keputusan tentang tahapan tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya KIP sebaiknya melakukan sesuatu terhadap draft tahapan yang sudah dibuat untuk ditetapkan menjadi keputusan KIP Aceh tentang tahapan dan jadwal pilkada Aceh,” ungkap dia.

Misalnya, sambung Ridwan yang juga mantan ketua KIP Aceh ini, draft tahapan tersebut segera didiskusikan dengan para pakar hukum, partai politik, pemerintah dan tokoh masyarakat dan agama di Aceh. Baik melalui Focus Group Discussion (FGD), lokakarya dan sebagainya.

Lalu, sambung dia, setelah mendapat masukan dari banyak pihak draft tersebut dikoordinasikan dengan KPU dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan hukum maupun politis yang diperoleh dari hasil FGD atau kesimpulan lokakarya.

Semua itu dilakukan, kata Ridwan, untuk terbentuk opini terkait pilkada Aceh dan mendapat dukungan secara politik atas SK tahapan dimaksud.

“Kegiatan itu perlu dilakukan karena yang berwenang menetapkan Pilkada Aceh adalah KIP Aceh. Pemerintah Aceh dan DPRA hanya berkewajiban memfasilitasi pilkada berjalan dengan lancar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” demikian Ketua JaDI Aceh, Ridwan Hadi.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved