Isu Propinsi ALA Bukan Keinginan Rakyat, Tapi Dinamika Politik, Begini Kata Anggota DPRA Yahdi Hasan

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Isu Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) bergema di wilayah tengah Tenggara di Provinsi Aceh. Wacana untuk mendirikan Provisi ALA teryata mendapat kritikan tajam dari Anggota DPR Aceh, Yahdi Hasan dari daerah pemilihan (Dapil 8) meliputi Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

"Isu Provinsi ALA dinilai hanya kepentingan elit politik dan dinamika politik saja. Jangan kita selalu mengatas namakan rakyat. Saya tanya rakyat yang mana menginginkan Provinsi ALA di saat ini?," tanya Yahdi Hasan kepada Serambinews.com, Minggu (3/10/2020).

Kata Yahdi Hasan, dirinya dalam kunjungan kerja dan agenda Partai Aceh telah bertemu dengan para bupati wilayah tengah dan  tenggara.

Dikatakannya, isu Provinsi ALA hanya ada pihak-pihak aja yang bersuara, lalu membawa nama-nama rakyat Aceh  untuk menuntut pemekaran atau menjadi Provinsi ALA.

 "Saya sudah ketemu dengan para bupati dan tokoh masyarakat, dan mereka tidak pernah bermimpi Provinsi ALA dan hanya menghabiskan energi saja untuk mewujudkan Provinsi ALA. Jadi, tidak perlu isu ALA dikembangkan dan ditambah lagi dengan isu bahwa DPR Aceh tidak berpihak pada pembangunan dana multiyear.

Saat ini, kata Yahdi Hasan, Aceh dilanda Pandemi Covid-19, jadi menurut dia, lebih baik pemerintah daerah lebih fokus menangani Covid-19 yang terus meningkat di Kabupaten/Kota di Aceh.

Pemeritah kabupaten juga harus memiliki action plant (rencana kerja) jangka pendek, jangka menengah dna jangka panjang dalam menangani Covid-19 di Aceh.  Selama ini, kita hanya melihat laporan terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid-19,  pasien meninggal dunia, dan pasien sembuh.

Seharusnya, action plant harus jelas untuk mencegah penyebaran virus corona di pedesaan.

Selain itu, lanjut Yahdi Hasan, dampak terhadap virus corona ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Jadi, pemerintah kabupaten sudah saatnya fokuskan berpikir bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan mencegah penyebaran virus corona di pedesaan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh khususnya wilayah Tengah Tenggara Aceh.

Pihaknya secara pribadi, Yahdi Hasan  mendukung pembangunan dari dana mutiyear, demi pemerataan pembangunan. Tetapi, ada pembangunan dari dana multiyear yang bermasalah dan bukan menjadi priotas pembangunan tahun jamak, namun dipaksakan, sehinga dewan tidak menyetujui hal itu.

"Mereka sebagai wakil rakyat di DPR Aceh membawa aspirasi rakyat khususnya untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat Aceh," pungkas Yahdi Hasan, politisi Partai Aceh ini.(*)

• Hathras Akan Membentuk Wacana Dalit, Sinyal Terlambat dari Partai Penguasa India

• Pengembala Kerbau Diduga Hilang Saat Mencari Janda Bolong di Hutan Simpang Jernih Aceh Timur

• Kasus Perkosaan Butal Hathras, Tidak Ada Perubahan Nasib Wanita Dalit, Kasta Terendah India Modern