Ferdinand Hutahaean Serahkan Surat Pengunduran Diri ke DPP Partai Demokrat
Ferdinand Hutahaean mengatakan, dirinya telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral
lihat foto
Partai Demokrat sendiri menyatakan menolak pengesahan UU tersebut selain PKS.
Selain itu, kata dia, dirinya pun memiliki perbedaan prinsip dengan cara untuk pengelolaan partai yang membuatnya merasa tak nyaman lagi.
Hal ini pula yang memutuskannya untuk segera pergi dari Demokrat meski dirinya menjabat sebagai Kepala Biro ESDM Departemen VII Energi Sumber Daya Mineral di partai tersebut.
Baca juga: Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Aceh Singkil Unjuk Rasa ke Kantor DPRK
Baca juga: BEM Seluruh Indonesia Sindir Jokowi: Pilih Lihat Bebek daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja
Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan membenarkan kabar mundurnya Ferdinand Hutahaean dari partai tersebut.
“Benar, beliau sudah menyatakannya melalui cuitan pribadi beliau di Twitter," kata Ossy seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (11/10/2020).
Ossy pun menyampaikan terima kasih atas pengabdian Ferdinand selama berkiprah di Partai Demokrat.
Ia juga berharap agar Ferdinand sukses dalam pengabdian selanjutnya di luar partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
Dengan pengunduran diri Ferdinand, posisi yang diduduki politisi tersebut pun otomatis kosong.
Ferdinand, kata Ossy, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro (Kabiro) di bawah Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi yang diketuai oleh Rusda Mahmud.
“Ya karena dia keluar, ya kosong dong sekarang," ucap dia.
Diberitakan, keputusan pengunduran diri itu diumumkan Ferdinand melalui akun Twitter-nya, pada Minggu (11/10/2020).
"Ya betul, saya memang telah resmi umumkan mengundurkan diri lewat akun Twitter saya," ujar Ferdinand ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.
\Ferdinand mengaku pengunduran dirinya karena adanya perbedaan prinsip dan cara pandang dengan sikap partai terkait isu-isu nasional.
Termasuk, soal cara pandang Partai Demokrat terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
Partai Demokrat sendiri menyatakan menolak pengesahan UU tersebut selain PKS.
