DPRK Langsa Kirimkan Petisi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja Kepada Presiden, DPR RI, dan MPR RI

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa telah mengirim (meneruskan) petisi mahasiswa sejumlah kampus di Langsa tentang penolakan UU Cipta Kerja ke Presiden RI, MPR RI, DPR RI, melalui pengiriman PT Pos.

Wakil Ketua II DPRK Langsa, Ir Joni, Kepada Serambinews.com, Selasa (13/10/2020), mengatakan, petisi yang disampaikan mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa dalam aksi damai hari kedua pada Jumat (09/10/2020) lalu.

Termasuk petisi penolakan yang sama gabungan mahasiswa kampus lainnya di Langsa, yang melakukan aksi damai, pada Kamis (08/10/2020) ke gedung DPRK Langsa.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, telah diteruskan oleh DPRK Langsa kepada Presiden RI, MPR RI, DPR RI, dengan tembusan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, DPR Aceh dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Petisi mahasiswa Langsa tentang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah kita teruskan dan kirim ke Presiden RI, MPR RI, DPR RI, melalui pengiriman Pos Indonesia, pada Senin (12/10/2020)," ujarnya.

Baca juga: Viral Bocah Perempuan Marah Saat Dinasehati Jangan Pacaran, Netizen Sebut Akibat Tayangan TV

Baca juga: Ingat Baik-baik, Pemilik Golongan Darah O Disarankan Tak Lagi Makan Jagung, Ini Efek Sampingnya

Baca juga: Hingga 13 Oktober 2020, Bertambah Enam Warga Lhokseumawe Suspek Covid-19

Ir Joni berharap, semoga saja petisi dari elemen  mahasiswa se-Kota Langsa dan seluruh Indonesia yang meminta Presiden mengeluarkan Perpu pembatalan UU Omnibus Law UU Cipta akerja tersebut, dapat kiranya dipenuhi oleh Presiden RI.

"Agar Negara Indonesia ini menjadi terkendali, aman dari pada unjuk rasa para buruh dan mahasiswa, dan Pemerintah lebih fokus dalam menangani covid-19, dan fokus pada pembangunan Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera," imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Mahasiswa Universitas Samudra Langsa, Jumat (09/10/2020) siang mengakhiri unjuk rasa di gedung DPRK Langsa sejak Kamis (08/10/2020), setelah bisa berkomunikasi dengan salah satu anggota DPR RI asal Aceh, Muslim SHi MM.

Komunikasi mahasiswa dan anggota DPR RI itu juga disaksikan Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, Kapolres Langsa, AKBP Giyarto SH SIK, Dandim 0104/Atim, Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar, Wakil Ketua II DPRK, Ir Joni, dan anggota Hj T Ratna Laila Sari SH MH.

Saat itu Presiden Mahasiswa Unsam Langsa, Fendi, kepada anggota DPR RI, Muslim, menyampaikan agar tuntutan mereka (mahasiswa) tentang penolakan UU Cipta Kerja ke Presiden dan menerbitkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Dilangkahi sebagai Pewaris Tahta Korut, Ini Beda Kehidupan Kim Jong-un dan Kakanya Kim Jong-chul

Baca juga: Diamuk Jago Merah, Satu Rumah Warga di Bener Meriah Rata dengan Tanah, Mobil dan Sepmor Ikut Hangus

Sementara itu anggota DPR RI, Muslim, lewat video call itu kepada mahasiswa berjanji akan menyampaikan tuntutan penolakan UU Cipta Kerja yang disampaikan mahasiswa Universitas Samudra ini kepada Presiden RI.

Agar nantinya Presiden RI bisa menerbitkan Perppu pembatalan atau pencabutan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu itu.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Langsa, Ir Joni, menyampaikan, lembaga DPRK Langsa menyatakan sikap mendukung apa yang telah disampaikan dalam petisi mahasiswa Universitas Samudra Langsa yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sedangkan, Kamis (08/10/2020) Gabungan mahasiswa Langsa terdiri dari IAIN Langsa, HMI Langsa, STIKes Bustanul Ulum, dan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Kota Langsa, melakukan aksi demo menolak RUU Cipta Kerja ke DPRK Langsa.