Arab Saudi dan AS Sepakat Mencegah Prilaku Agresif Iran di Timur Tengah

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Arab Saudi dan AS sepakat bahwa prilaku agresif Iran di Timur Tengah harus dilawan dan dicegah.

Berbicara setelah berpartisipasi dalam Dialog Strategis AS-Saudi yang pertama, Pangeran Faisal bin Farhan berkata:

“Rezim Iran terus memberikan dukungan finansial dan material kepada kelompok teroris termasuk di Yaman di mana Houthi telah meluncurkan 300 rudal balistik dan drone buatan Iran ke arah Kerajaan."

Pengembangan program rudal nuklir dan balistik Iran merupakan bahaya bagi kawasan dan dunia, tambah Pangeran Faisal, lansir ArabNews.

Baca juga: Arab Saudi Hancurkan Rudal Balistik Houthi, Targetkan Kota Najran

Dialog yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bersejarah antara AS dan Arab Saudi itu berlangsung untuk pertama kalinya pada Rabu (14/10/2020).

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Pangeran Faisal bin Farhan berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

Pada konferensi pers bersama, Pompeo juga setuju bahwa perilaku mengancam Iran perlu dikendalikan dan mengatakan itu mengancam keamanan Arab Saudi dan mengganggu perdagangan global.

Menteri Luar Negeri mengatakan ini jelas dari serangan Iran terhadap fasilitas Aramco tahun lalu.

Termasuk pemboman Houthi yang sering di wilayah Saudi menggunakan roket, drone, dan teknologi mematikan yang disediakan oleh rezim Iran.

Baca juga: Arab Saudi Izinkan Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Ini Persyaratannya

Dalam kesempatan tersebut, Pompeo mengumumkan bahwa AS sedang mempersiapkan untuk memperoleh situs seluas 26 hektar untuk kedutaan baru AS di Riyadh.

Kedutaan, bersama dengan pembukaan konsulat baru di Jeddah baru-baru ini dan pembangunan konsulat baru di Dhahran yang sedang berlangsung merupakan investasi AS lebih dari 1 miliar dolar AS, katanya.

Pangeran Faisal menambahkan menantikan untuk memperluas hubungan Saudi dengan AS, meningkatkan kerja sama kelembagaan dan meningkatkan kemitraan lebih tinggi lagi.(*)

Baca juga: Arab Saudi Gagal Menjadi Anggota Dewan HAM PBB, Teguran Keras ke Putra Mahkota