Disnaker Aceh Barat Jadwalkan Mediasi pada 22 Oktober, Terkait Kisruh Buruh dengan PT Mopoli

“Maka untuk penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September termasuk Bulan Oktober ini, kita akan lakukan perundingan pada 22 Oktober mendatang,” jelas Thallea Naldy, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat kepada Serambinews.com, Sabtu (17/10/2020).

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Barat menjadwalkan perundingan penyelesaian kisruh karyawan dengan PT Mopoli Raya, direncanakan pada Kamis 22 Oktober 2020 mendatang.

Pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut, akan dilaksanakan di Kantor Disnaker setempat di Meulaboh, terkait masalah tunggakan gaji para buruh belum dibayar.

Sehingga menyebabkan aktivitas perusahaan terhenti, sejak 9 Oktober lalu hingga saat ini.

Sementara menyikapi masalah tersebut, perusahaan PT Mopoli Raya di Aceh Barat di tengah keributan itu telah mentransfer upah para buruh ke rekening-masing-masing, untuk satu bulan gaji sekitar dua hari yang lalu.

“Maka untuk penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September termasuk Bulan Oktober ini, kita akan lakukan perundingan pada 22 Oktober mendatang,” jelas Thallea Naldy, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat kepada Serambinews.com, Sabtu (17/10/2020).

Disebutkan, pembayaran gaji buruh untuk satu bulan telah dilunasi pada 14 oktober 2020.

Baca juga: VIDEO - Janda Dua Anak Ini Buat Konten Lucu di TikTok, Pura-pura Cari Jodoh Hingga Kena Tipu

Sehingga agar ke depan jangan menimbulkan masalah, maka perlu dilakukan perundingan.

Supaya adanya kesepakatan bersama, menyikapi masalah tersebut. 

Sementara untuk surat undangan dalam kegiatan mediasi atau perundingan itu, telah disampaikan kepada pihak perusahaan dan juga akan menghadirkan perwakilan dari karyawan nantinya.

Sesuai dengan jadwal, direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat, dengan menghadirkan pihak perusahaan dan perwakilan para karyawan.

Sementara aksi mogok kerja dan penyegelan kantor administrasi perusahaan masih berlangsung hingga, Sabtu (17/10/2020).

Aksi tersebut telah berlangsung sejak 9 Oktober yang lalu ,sebagai bentuk protes para karyawan karena upah mereka sejak Juli hingga September belum dibayar.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang X Tuntas Awal Oktober, Bagaimana Kabar Gelombang 11? Tunggu Tanggal Mainnya

“Untuk satu bulan gaji kami sudah dibayar sekitar dua hari yang lalu, namun kita masih belum bekerja sebelum masalah penunggakan gaji tersebut diselesaikan, minimal untuk satu bulan lagi,” katanya.

Dikatakan Zulfahri, untuk sementara waktu aktivitas di perusahaan belum bisa berjalan.

625 karyawan masih melakukan mogok kerja, sedangkan penyegelan kantor administrasi perkebunan dan PKS masih belum dibuka hingga, Sabtu (17/10/2020).

Menurutnya, langkah satu-satunya untuk menyelesaikan masalah karyawan dengan pihak perusahaan tentu melalui jalan mediasi antara kedua belah pihak.

Sehingga, nantinya akan ada titik temu penyelesaiannya.

“Kami tidak ingin ke depan ribut lagi dengan pihak perusahaan, sehingga komitmen perusahaan sangat kami harapkan,” ujar Zulfahri.

Sementara sejumlah kantor yang disegel itu masing-masing Kantor Unit Perkebunan I di Desa Baroh Paya, Kecamatan Panton Reu.

Berikut kantor PKS dan Kantor Perkebunan Unit II di Desa Alue Kuyun, Kecamatan Woyla Timur.

Pintu-pintu masuk semua kantor itu disilang dengan papan ukuran besar yang dipaku di bagian kusen.

Sehingga, tidak bisa masuk ke dalam ruang kantor tersebut.

Para karyawan saat ini masing-masing standby di rumah dan barak masing-masing.

Hingga ada kejelasan dari pihak perusahaan tentang nasib mereka, yang saat ini dihadapkan dalam masalah hutang dan kebutuhan keluarga sehari-hari untuk bisa bertahan hidup. (*)

Baca juga: Waduh, Anak 2 Tahun tak Sengaja Kirim Foto Panas Ibunya ke Media Sosial