Kerusuhan Pecah di Sudan, Rakyat Demo Tuntut Kehidupan Lebih Baik

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Rakyat Sudan turun ke jalan di ibu kota dan di seluruh negeri pada Rabu (21/10/2020) menuntut kehidupan lebih baik.

Kondisi kehidupan selama ini mengerikan dan mereka memprotes tindakan keras mematikan terhadap demonstran di timur pada awal bulan ini.

Protes itu terjadi bertepatan peringatan pemberontakan tahun 1964 yang mengakhiri enam tahun pemerintahan militer.

Sudan saat ini diperintah oleh pemerintah sipil-militer gabungan, menyusul pemberontakan populer yang menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir tahun lalu.

Demonstrasi itu terjadi seminggu setelah sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam bentrokan suku dan tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa di Sudan timur, lansir AP, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Pengadilan Internasional Targetkan Mantan Presiden Omar Al-Bashir, Kunjungi Sudan Empat Hari

Kekerasan pecah setelah Perdana Menteri Abdalla Hamdok awal bulan ini memecat Saleh Ammar, gubernur provinsi Kassala timur.

Rekaman yang beredar online menunjukkan pengunjuk rasa di Khartoum dan kota kembarnya, Omdurman, serta di kota-kota lain di seluruh negeri.

Para pengunjuk rasa membakar ban di beberapa daerah di ibu kota, tetapi tidak ada laporan kekerasan.

Pasukan keamanan memblokir jalan-jalan utama, jembatan dan jalan-jalan menuju istana presiden dan markas besar militer di Khartoum menjelang demonstrasi.

Kantor berita SUNA yang dikelola pemerintah mengatakan pusat kota terkunci total.

Baca juga: Hafizah Yatim Asal Bireuen Bercita-cita Kuliah ke Sudan, Mari Wujudkan!

Pawai jutaan orang itu disebut oleh Komite Perlawanan berperan penting dalam protes terhadap al-Bashir dan para jenderal yang mencopotnya dari jabatannya dan memegang kekuasaan sebentar.

Partai politik dan serikat profesional lainnya ikut serta dalam demonstrasi.

Para pengunjuk rasa menyerukan pembentukan badan legislatif, yang seharusnya terjadi sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan yang mereka capai dengan militer tahun lalu.

Mereka juga menuntut hasil penyelidikan independen atas tindakan keras terhadap protes tahun lalu, termasuk pembubaran kamp protes utama Khartoum pada Juni 2019.

Penyelidikan itu seharusnya telah selesai pada Februari 2020, tetapi penyelidik meminta perpanjangan karena pandemi virus Corona.