Sisa Dua Bulan Lagi, Realisasi Anggaran di Pidie Baru 65 Persen, Begini Kata Wabup

“Ada beberapa masalah, salah satu contoh kasus kegiatan pada pembebasan lahan di pasar Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Wakil Bupati (Wabup) Pidie Fadhlullah TM Daud, ST merasa yakin semua kegiatan mampu terealisasi hingga akhir 2020.

Meskipun tinggal dua bulan di tahun ini.

Kendati ada masalah namun pihaknya tetap berupaya menjajaki untuk penyelesaian.

Kecuali memang berat.

“Ada beberapa masalah, salah satu contoh kasus kegiatan pada pembebasan lahan di pasar Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli.

Itu kan harus kita kaji dulu, apa hambatanya dan apa kendalanya.

Baca juga: Eka Rizkina Mendesak Pemkab Aceh Besar Merehab Tempat Sandaran Kapal di Pulo Breuh

Baca juga: Mahasiswa Unsyiah KKN Khusus di Pidie, Ajari Anak-anak Calistung di Kampung Halaman

Baca juga: DPRK Aceh Singkil Paripurnakan Pembahasan RAPBK 2021

Saya dapatkan laporan dari Dinas PUPR,” jelas Fadhlullah TM Daud usai memimpin rapat evaluasi progres penyerapan anggaran dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Oproom kantor bupati Pidie, Senin (2/11/2020).

Dalam rapat itu, dihadiri para kepala SKPK dan camat di Pidie.

Wabup Fadhlullah meminta satu per satu para kepala dinas menyampaikan realisasi anggaran di masing-masing dinas.

Sebelumnya Kadis PUPR Kabupaten Pidie, Ir Samsul Bahri saat diberi kesempatan mengatakan, beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan di antaranya pekerjaan-pekerjaan yang sumber anggarannya masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanjan Kabupaten Perubahan (APBK-P) 2020.

Permasalahan lainnya dialami pihaknya pada saat melakukan pembebasan tanah.

Ada dua lokasi yang mengalami kendala serupa.

Pertama di Kecamatan Grong-grong dan di lokasi pasar Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli.

“Kami belum bisa melakukan pembangunan karena pembebasan jalan masuk pasar Pante Teungoh sampai hari ini belum selesai," ungkap Samsul di hadapan Wabup Pidie.

Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Safrizal SSTP Mec Dev juga melaporkan selain Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk pengadaan amrul dan dua unit truk.

Sedangan lainnya adalah rutinitas senilai Rp 3,2 miliar lebih.

Itu termasuk pembayaran PJU senilai Rp 2,5 miliar untuk dua bulan terakhir ini.

Selanjutnya senilai Rp 800 juta lagi adalah pembayaran honorarium upah buruh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pidie Apriadi Ssos, melaporkan terkait realisasi anggaran pada dinas yang dipimpinnya tersebut telah berjalan 15 persen.

Minimnya realisasi anggaran tersebut menurut Apriadi, karena angka yang besarannya itu berada pada angka pembebasan lahan.

Jadi dikatakannya antara Rp 17 miliar lahan. Lahan dimaksud ini adalah ini lahan lokasi penggelaran PORA di Pidie.

Kemudian, kata Apri senilai Rp 15 miliar untuk pengadaan spot center.

Dijelaskan, untuk lahan ada 21 persil tanah yang ganti ruginya akan diterima sebanyak 17 orang.

Artinya satu orang ada yang memiliki satu atau lebih persil.

Sementara itu, Wabup Pidie berpesan supaya semua kepala SKPK mengejar target realisasi anggaran tersebut sehingga bisa tuntas.

"Saya minta segera berkoordinasi jika menemukan persoalan," demikian Wabup Pidie, Fadhlullah TM Daud. (*)