Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pengawasan BBM, Cegah Bocor ke Tambang Ilegal

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani meminta membentuk tim khusus untuk mengawasi peredaran bahan bakar minyak (BBM).

Pengawasan ini dinilai perlu untuk mencegah BBM dipasok ke industri ilegal, seperti pertambangan emas ilegal yang seperti tidak ada matinya.  

Bila pasokan BBM ke tambang illegal tersebut bisa diputus, YARA optimis, aktivitas pertambangan emas ilegal dapat dihentikan.

“Dengan tidak adanya pasokan BBM kepada penambang emas illegal, tentunya dengan sendiri aktivitas akan terhenti. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan sebagai kunci untuk mencegah aktivitas ilegal tersebut,” ulas Hamdani.

Kondisi tambang ilegal saat ini, sebut Hamdani, ada dimana-nama di Aceh dan sudah menjadi rahasia umum.

Suburnya tambang emas ilegal itu, urai dia, selain menjanjikan pendapatan menggiurkan, juga karena tersedianya peralatan yang dibutuhkan, termasuk BBM.

Baca juga: Ini Penyebab Tambang Ilegal Tetap Eksis, Ada Andil Pasokan BBM, YARA Sarankan Hal Ini

Baca juga: Miris! Meski Dikubur Hidup-hidup karena Sering Ngompol, Wanita Ini Khawatir Putranya Dihukum Berat

Baca juga: Satu Pasien Covid-19 Meninggal di RSUD Aceh Tamiang

“Makanya, kita berharap kepada Pemerintah Aceh, Kapolda dan Pangdam untuk membentuk tim khusus pengawasan BBM tersebut,” sarannya.

“Hal itu semata-mata untuk mencegah kebocoran BBM keluar atau dipasok ke industry illegal dan tambang illegal yang tidak menghasilkan PAD  atau pajak kepada daerah, dan mencegah terjadinya penambangan emas illegal,” imbuh dia.

Disebutkan Hamdani, pihak penambang emas ilegal tidak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak ada pasokan BBM, sehingga pemerintah tidak perlu pusing dalam mencegahnya cukup menghentikan pasokan minyak saja.

“Jika tidak dilakukan pengawasan, tentunya aktivitas tersebut akan terus berjalan sepanjang masa. Maka menyangkut dengan pencegahan masalah tambang illegal, perlu ada keseriusan dari pemerintah dan pihak penegak hukum ke depannya, salah satu kunci dengan pengawasan penyaluran BBM,” tukasnya.(*)