Bursa Calon Wabup Bener Meriah Memanas Lagi, Mahasiswa Minta Dewan Netral dan tidak Terlibat KKN

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Sempat mandek, kini pengisian antar waktu calon wakil bupati (wabup) Kabupaten Bener Meriah sisa jabatan 2017-2022 kembali bergelora.

Partai pengusung pasangan Ahmadi-Sarkawi telah mengajukan beberapa nama ke Bupati Bener Meriah, Tgk Sarkawi untuk kemudian diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menjadi dua nama.

Nama-nama yang direkomendasi oleh partai pengusung seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah, Dailami dan Yusrol Hana.

Sedangkan DPP Partai Golkar baru-baru ini juga merekomendasikan dua nama yang merupakan kadernya sendiri, Dailami dan Nurhasanah.

Terkait hal ini, Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh, Riga Wantona mengharapkan proses pengisian calon wabup Bener Meriah sisa jabatan 2017- 2022, menjadi prioritas bagi eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Tim Provinsi Aceh Verifikasi Terminal Ketipis Bener Meriah 

Baca juga: BKSDA Lepasliarkan Seekor Harimau Sumatra di Terangun, Begini Kondisinya Saat Ditemukan

Baca juga: 10 Gampong di Banda Aceh Masuk Program Ekspedisi Destana Tsunami 2020 BNPB, Begini Penjelasan BPBD

“Masyarakat Bener Meriah sudah lama merindukan terisinya wakil bupati. Sudah sepantasnya ini menjadi prioritas pihak eksekutif dan legislatif. Jangan sampai ini kembali mandek seperti yang sudah-sudah,” ujar Ketua HPBM Banda Aceh, Riga Wantona kepada Serambinews.com, Senin (9/11/2020).

Disebutkan dia, dengan terisinya posisi wakil bupati, maka akan membantu kerja Bupati Tgk Sarkawi dalam menjalankan visi misinya membangun Kabupaten Bener Meriah.

“Saya menilai, selama ini Bupati kewalahan bekerja sendiri. Dengan terisinya wakil, tentu saja pemerintah akan bekerja lebih maksimal,” terangnya.

Ia berharap, DPRK Bener Meriah akan bersikap netral juga menghindari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) saat paripurna penetapan wakil bupati nantinya.

“Pesan kami kepada pihak DPRK, agar nantinya menjauhi praktek KKN atau pun suap menyuap dalam pengisian wakil bupati ini,” tukasnya.

Baca juga: Presiden Vladimir Putin Tetap Bungkam, Rusia Tunggu Hasil Gugatan Donald Trump

Baca juga: Xiaomi Mi 11, Ini Bocoran Spesifikasi yang Beredar, Kapan Diluncurkan?

Baca juga: PM Ethiopia Pecat Panglima Militer Melalui Twitter, Gagal Tumpas Pemberontakan di Tigray

“Kita tidak ingin mendengar kabar ada oknum-oknum anggota DPRK berurusan dengan hukum gara-gara pengisian wakil bupati ini,” tutup dia.(*)