Internasional
Joe Biden Ingin Bawa Palestina dan Israel Dalam Posisi Seimbang
Presiden terpilih AS Joe Biden sempat menggambarkan dirinya sebagai seorang Zionis. Bahkan, sebagai teman sembilan perdana menteri Israel, tetapi
SERAMBINEWS.COM, JERUSALEM - Presiden terpilih AS Joe Biden sempat menggambarkan dirinya sebagai seorang Zionis.
Bahkan, sebagai teman sembilan perdana menteri Israel, tetapi perselisihan bisa saja muncul saat ini.
Netanyahu terkenal berseteru dengan mantan bos Biden, Barack Obama.
Dia mungkin mendapat cambukan kebijakan setelah empat tahun bersama dengan Presiden Donald Trump, lansir Reuters, Senin (9/11/2020).
Yang dia puji sebelum pemilihan karena telah mengisolasi Iran, menghadapi agresinya, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan kedaulatan Dataran Tinggi Golan.
Baca juga: Joe Biden Terpilih Sebagai Presiden AS, Raih 290 Suara Elektoral, AP Kirim Pil Pahit ke Donald Trump
Namun poin perbedaan pada masalah Timur Tengah akan segera berubah, karena Biden dan Netanyahu menghadapi krisis terkait Covid-19 dan ekonomi.
Di antara poin-poin ketidaksepakatan adalah janji Biden untuk memulihkan keterlibatan AS dalam kesepakatan nuklir Iran.
Penentangannya terhadap pemukiman Israel yang diduduki di mana Palestina mencari status kenegaraan.
Netanyahu sayap kanan tidak memiliki keinginan untuk menjadi negara bagian Palestina, yang akan membutuhkan pembatasan pemukim Yahudi di Tepi Barat.
Sebagai wakil presiden pada 2010, Biden mengutuk rencana Israel membangun 1.600 rumah di Ramat Shlomo.
Sebuah pemukiman di Jerusalem Timur.
Saat ini, Ramat Shlomo yang diperluas memiliki 16.000 penduduk dan jalan layang sendiri.
Baca juga: Dua Pekan Lalu, Trump dan Netanyahu Olok-olok Joe Biden, PM Israel Mulai Khawatir
Tetapi mengesampingkan sebagian dari kebijakan Trump di Timur Tengah mungkin tidak berarti Biden dengan cepat menawarkan alternatif lain.
Dia telah mengatakan tidak akan membalikkan pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Biden telah berjanji untuk tidak meminta bantuan Israel pada perubahan kebijakan.