Tiga Raqan Disetujui untuk Difinalkan, Wali Kota Banda Aceh dan Ketua DPRK Teken RKUA PPAS 2021

Penandatanganan nota kesepahaman itu dalam sidang paripurna DPRK dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap usul dan saran Banggar.

Laporan: Ibrahim Aji | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -  Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Ketua DPRK, Farid Nyak Umar. Senin (10/11/2020), menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dalam sidang paripurna DPRK dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap usul, saran, dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

Penjelasan pertama pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Farid Nyak Umar, disampaikan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin.

Membacakan sambutan Wali Kota, kata Zainal Arifin, Pemko setuju dengan usul saran dan pendapat Banggar dewan agar Pemko mengevaluasi kembali target PAD 2021.

"Akan tetapi belajar dari pengalaman pada tahun anggaran 2020, musibah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pencapaian PAD, tentunya kami akan sangat berhati-hati dalam merencanakan pendapatan daerah khususnya PAD pada RAPBK 2021."

Baca juga: Begini Cara Registrasi dan Login Aplikasi Action Mobile Banking

"Perkiraan pendapatan daerah yang terlalu tinggi yang direncanakan pada APBK akan berdampak pada ketidakmampuan pemerintah untuk membayar belanja daerah yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD," ujar Aminullah.

Terhadap usul dan saran Banggar dewan agar dilakukan mekanisme reward dan punishment kepada SKPK yang dapat mencapai target PAD, hal tersebut akan menjadi perhatian Pemko secara serius untuk ditindaklanjuti di masa yang akan datang.

Salah satu upaya memaksimalkan target PAD, Pemko Banda Aceh akan segera menerapkan sistem parkir nontunai.

"Melalui Dinas Perhubungan, kita saat ini sedang melakukan pelatihan bagi juru parkir untuk menerapkan parkir nontunai tersebut."

Sebagai uji coba dalam waktu dekat ini akan diterapkan di Jalan Diponegoro depan Pasar Aceh, baru kemudian bertahap akan dikembangkan pada lokasi lainnya," katanya.

Baca juga: Berupaya Tutupi Kasus Pemalsuan, Brigjen Prasetijo Perintahkan Jhony Bakar Surat Jalan

Mengenai pengoptimalan target PAD dari sektor zakat yang dikelola oleh Baitul Mal, saat ini Pemko melalui Baitul Mal telah melakukan pengembangan pengumpulan zakat secara non tunai, yaitu dengan cara Scan QR Code dari petugas pengumpul zakat yang telah difasilitasi smartphone yang tersedia aplikasi zakat kepada muzakki baik melalui mobile banking maupun e-money.

"Uang hasil pengumpulan zakat tersebut bisa langsung berpindah ke rekening penerimaan Baitul Mal Kota Banda Aceh sejumlah yang diinginkan tanpa harus diserahkan secara langsung," ungkapnya.

Pemerintah Kota juga setuju dan sependapat terhadap usul saran dan pendapat Banggar dewan terkait penanganan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk tidak menolak pasien dengan alasan takut terpapar Covid-19.

"Menindaklanjuti hal tersebut diatas akan kami intruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Meuraxa agar dapat menindaklanjutinya."

Baca juga: Berupaya Tutupi Kasus Pemalsuan, Brigjen Prasetijo Perintahkan Jhony Bakar Surat Jalan

Terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 1 Miliar pada 2021 masih sangat kecil apabila dilihat dari kondisi pandemi saat ini.

Ia mengatakan, peruntukkan dana tersebut nantinya tidak lagi untuk pembelian masker yang masih mampu dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi lebih kepada hal-hal lain seperti pembelian tempat tidur, APD dan lain sebagainya.

"Dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan sependapat bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 dapat diperbesar, namun mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah kami belum dapat mengalokasikan hal tersebut secara optimal," ujarnya.

Selanjutnya, terhadap usul saran dan pendapat agar Dinas Sosial melakukan penanganan dan penertiban Gepeng di Banda Aceh secara konkrit dan komprehensif mengingat yang menjadi Gepeng bukan hanya penduduk ber-KTP Banda.

"Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mencari solusi penanganan yang baik," ujarnya.

Baca juga: 265 Warga Lhokseumawe yang Terpapar Covid-19 Dinyatakan Sembuh

"Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial telah merencanakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam menangani penyandang masalah sosial (Gepeng). Dinas Sosial akan terus meningkatkan koordinasi dengan beberapa stakeholder antara lain Satpol PP dan Dinas Sosial Provinsi dalam hal proses razia dan penangkapan gepeng yang dititipkan di Rumah Singgah Lamjabat."

"Kami harapkan pada masa yang akan datang jumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dan melaksanakan kegiatan meminta-minta dapat berkurang sejalan dengan terbangunnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan gepeng tersebut," ujarnya lagi.

Apresiasi dan penghargaan turut disampaikan wali kota kepada Banggar Dewan yang telah mendukung kinerja PDAM Tirta Daroy yang sudah dapat meningkatkan pelayanan air bersih dan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari penerimaan deviden dalam beberapa tahun terakhir.

"Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam hal peningkatan PAD dan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Banda Aceh."

Baca juga: Polisi Ungkap Kasus Perampokan Toke Sawit di Nagan Raya, Seorang Lainnya Masih Diburu

"Kami sependapat terhadap usul saran Banggar agar PDAM Trita Daroy terus berbenah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik di sektor air bersih, di antaranya telah beroperasinya reservoir di belakang kantor DPRK Banda Aceh dengan harapan melalui berfungsinya reservoir tersebut akan mampu menyelesaikan permasalahan distribusi air bersih pada beberapa kecamatan," katanya.

Penyampaian penjelasan terhadap usul, saran, dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 kemudian dilanjutkan Wali Kota Aminullah Usman.

Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang telah menyampaikan usul, saran dan kritikan yang konstruktif atas kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang kita cintai."

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Puluhan Santri Ziarahi Makam Raja Aceh di Tumbo Baro

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi dewan atas pandangan dan dukungannya terhadap ketiga rancangan qanun yang di ajukan pihaknya.

Ketiga raqan dimaksud yakni, Rancangan Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, Rancangan Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy, dan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang anggota dewan setuju untuk difinalkan.

Diakhir sidang paripurna ini, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota dan Ketua DPRK menandatangani nota kesepahaman bersama KUA-PPAS tahun 2021.(*)

Baca juga: Pemilu AS Jadi Referendum Kepemimpinan Donald Trump, Mencatat Rekor Baru Partisipasi Pemilih

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Warga, Kodim Aceh Utara Budidaya Jamur

Baca juga: Setiap Hari, Satu Pasien Suspect Covid-19 Berobat RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli