Rakyat Korea Utara Kembali Dibuat Ketar-ketir, Mereka akan Dihukum Jika Ketahuan Menyisakan Makanan

Keputusan itu dibuat oleh Partai Buruh Korea di tengah kesulitan Pyongyang memberi makan rakyatnya karena berbagai bencana alam tahun ini.

SERAMBINEWS.COM, PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara bakal menambah daftar larangan dan hukuman bagi warganya.

Pemimpin Korut Kim Jong Un dilaporkan bakal memberi hukuman ke warganya yang masih menyisakan makanan.

Keputusan itu dibuat oleh Partai Buruh Korea di tengah kesulitan Pyongyang memberi makan rakyatnya karena berbagai bencana alam tahun ini.

Dalam arahan yang dikeluarkan partai, pemerintah mengancam bakal memberi "hukuman yang kuat" bagi siapa pun yang dianggap gagal melindungi ekonomi negara.

"Bentuk kegagalan melindungi kameradnya adalah menyisakan makanan dan membuangnya," demikian arahan yang dibuat Partai Buruh.

Baca juga: Miris! Tak Kuat Menyaksikan Istri Berselingkuh, Pria Inggris Tenggelamkan Diri di Kolam Hingga Tewas

Ancaman itu muncul setelah setelah pada Agustus hingga September, tiga badai menghantam Korea Utara.

Menyebabkan kerusakan pada sawah. Bencana alam itu menyebabkan ekonomi Korea Utara makin menderita, setelah mereka dilanda sanksi internasional dan pandemi virus corona.

Sekutu sekaligus negara tetangga Cina bergerak cepat dengan mendonasikan padi dan 550.000 ton pupuk untuk mengerek hasil sawah Pyongyang.

Sumber internal Korea Utara kepada Radio Free Asia mengungkapkan, komite pusat partai sudah memerintahkan warga agar ikut mencari solusi.

Selain itu, mereka diharuskan mulai menggalakkan sistem penyimpanan makanan, di mana perintah itu juga bertujuan melindungi sistem sosialis mereka.

Baca juga: Pria Ini Dijuluki Mata-mata Super Rusia, Curi Data Rahasia Amerika dan Sekutunya Selama 32 Tahun

"Perintah itu juga berisi peringatan bahwa pemerintah tak segan melakukan penindakan jika ada yang ketahuan membuang makanannya," kata si sumber.

Sumber yang tinggal di Provinsi Hamgyong Utara itu menyoroti penurunan panen biji-bijian, bakal menyulitkan pemerintahan Kim Jong Un memberi makan rakyatnya.

Sejak Januari, pemerintah menghentikan segala kegiatan perdagangan karena virus corona, termasuk juga dengan "Negeri Panda".

Pengetatan lain yang dilakukan Korea Utara adalah masyarakat diminta tak menggelar perayaan Tahun Baru dengan banyak makanan.