Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Mendagri Beberkan Langkah Penegakan Protokol Kesehatan di Tahapan Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan langkah-langkah menegakkan protokol kesehatan di tahapan Pilkada Serentak Tahun...

For Serambinews.com
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWD.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan langkah-langkah menegakkan protokol kesehatan di tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Menurut Mendagri, hingga sejauh ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada bisa dikatakan tidak terlalu signifikan.

Menurut Mendagri, sampai sejauh ini  pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, maupun tahapan lainnya. Misalnya, tahapan verifikasi faktual yang rawan penularan berjalan lancar. Begitu juga potensi kerumunan lainnya di saat coklit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain," katanya.

Namun, lanjut Mendagri,  setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Kemendagri bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah  kita berikan teguran secara tertulis," ujarnya.

Langkah sosialisasi dan antisipasi menurut Mendagri sangat penting untuk mengawal Pilkada yang akan  aman dari pandemi Covid-19. Maka kemudian digelar  rapat koordinasi. Di tingkat nasional rapat koordinasi dipimpin  langsung oleh Menkopolhukam.

Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri,  perwakilan  Panglima TNI, wakil dari Kapolri, Kejagung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BNPB yang juga merangkap Kasatgas Covid-19, jajaran penyelenggara pemilu di daerah, para kepala daerah beserta jajaran Forkopimdanya.

"Artinya unsur penyelenggara, unsur pengawas, pengamanan, ini semua kita minta untuk hadir, dilaksanakan tanggal 9 September dan tanggal 18 September secara nasional. Rapat melibatkan 32 gubernur, kecuali Gubernur Aceh dan Gubernur DKI Jakarta yang karena kedua daerah tersebut tidak ada Pilkada, " ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved