Breaking News:

Biaya Umrah Alami Kenaikan, Belum Ada Keberangkatan Jamaah dari Aceh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg, mengatakan biaya umrah di masa mengacu pada Keputusan

SERAMBINEWS/FOTO DOk Pribadi BARDAN SAHIDI
Rapat finalisasi Raqan tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah di ruang rapat Banleg DPRA, Senin (16/11/2020). 

BANDA ACEH - Biaya perjalanan Umrah dipastikan mengalami kenaikan menyusul situasi pandemi Covid-19 saat ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg, mengatakan biaya umrah di masa mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 719 tahun 2020, tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada masa Pandemi Covid-19.

“Berdasarkan KMA 719, biaya penyelenggaraan ibadah Umrah di masa Covid-19 mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama,” ujarnya kepada Serambi, Rabu (18/11/2020).

Secara nasional, ia sebutkan, biaya minimal perjalanan umrah di Indonesia sebesar Rp 20 juta. Namun biaya itu dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai protokol Covid-19, biaya karantina, serta pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi.

"Terkait biaya tambahan ini diatur juga dalam KMA 719. Ini juga kita harap dimaklumi oleh jamaah, karena kondisi yang saat ini sedang dalam wabah," kata Iqbal.

Ia menjelaskan, sesuai dengan KMA 719, hanya empat bandara internasional yang ditetapkan dan diizinkan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah, yaitu Soekarno Hatta Banten, Juanda Jawa Timur, Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan, dan Bandara Kualanamu Sumatera Utara.

Sampai saat ini, Iqbal mengungkapkan, belum ada jamaah umrah Aceh yang diberangkatkan, setelah Pemerintah Arab Saudi mengizinkan kembali pelaksanaan umrah. Hal itu disebabkan, karena adanya pembatasan jumlah jamaah umrah di masa pandemi dan penerapan protokol kesehatan.

"Harapan kita semoga wabah ini segera hilang dan pemberangkatan jamaah serta biaya keberangkatan dapat disesuaikan dengan biaya di masa normal," katanya.

Demikian juga halnya dengan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021. Iqbal mengatakan, semuanya tergantung dengan kondisi wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. "Apakah haji tahun 2021 akan ada atau tidak, kita tunggu informasi dari pemerintah saja. Kita berdoa semoga Covid-19 berakhir tahun ini sehingga masa tunggu haji tidak bertambah," kata Iqbal.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh dan Komunitas Travel Umrah dan Haji Aceh (Katuha), Rabu (18/11/2020) menandatangani MoU terkait penyelenggaraan dan pemberangkatan haji khusus dan umrah.

Penandantangan MoU tersebut dilakukan Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg dan Ketua Katuha, Teungku Mahfud Ahmad Makam disaksikan Kabid PHU serta para Kasi PHU Kemenag kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutannya, Iqbal mengatakan hanya travel yang sudah berizin yang boleh memberangkatkan jamaah umrah. "Kita harapkan jamaah hanya berangkat dengan travel yang sudah berizin. Kita minta travel yang tidak berizin untuk tidak memberangkatkan jamaah," katanya dalam katerangan tertulis yang diterima Serambi kemarin.

Ia menyebutkan, saat ini ada 20 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) induk dan 38 PPIU cabang berizin di Aceh. Ia meminta masyarakat memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. "Kewajiban kita untuk menjaga dan mengawasi travel yang ada di Aceh," kata Iqbal.

Ia juga berpesan agar travel dapat menjadi penyambung lidah Kemenag Aceh dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat. (mas/una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved