Daftar 9 Negara Terkorup di Dunia, Korea Utara Termasuk
inilah negara-negara yang dinilai sebagai tempat paling subur tumbuhnya korupsi di dunia berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2019
3. Syria
Skor transparansi negara ini juga rendah, yaitu 13.
Mengutip mhlnews.com, Human Rights Watch menemukan bahwa pemerintah membatasi akses organisasi kemanusiaan kepada komunitas yang membutuhkan atau diduga menerima bantuan, secara selektif menyetujui proyek bantuan, dan memberlakukan persyaratan untuk bermitra dengan aktor lokal yang diperiksa keamanannya.
Persyaratan tersebut sering kali berarti bahwa bantuan tersebut disedot melalui aparat negara yang kejam, untuk menghukum penduduk sipil yang dianggap sebagai lawan, dan memberi penghargaan kepada mereka yang dianggap setia atau yang dapat melayani kepentingannya.
4. Yaman 15
Skor transparansi Yaman adalah 15 menjadikan negara ini masuk 5 besar negara paling korup di antara 180 negara.
Menurut Human Rights Watch, di seluruh negeri, warga sipil menderita karena kurangnya layanan dasar, krisis ekonomi yang meningkat, pasukan keamanan lokal yang kejam, dan sistem pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan peradilan yang rusak.
Perekonomian Yaman, yang sudah rapuh sebelum konflik, telah terkena dampak yang sangat parah.
Ratusan ribu keluarga tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap, dan banyak pegawai negeri tidak menerima gaji tetap selama beberapa tahun.
Kerusakan ekonomi negara itu telah memperburuk krisis kemanusiaan.
5. Venezuela
Masih di angka belasan dari nilai sempurna 100, Venezuela memiliki skor 16.
Kekurangan obat-obatan, persediaan medis, dan makanan yang parah membuat banyak warga Venezuela tidak dapat memberi makan keluarga mereka secara memadai atau mengakses perawatan kesehatan penting.
Eksodus besar-besaran warga Venezuela yang melarikan diri dari penindasan dan kekurangan mewakili krisis migrasi terbesar dari jenisnya dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini.
Kekhawatiran terus-menerus lainnya termasuk kondisi penjara yang buruk, impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan pelecehan oleh pejabat pemerintah terhadap pembela hak asasi manusia dan media independen.