Partai Demokrat Keluarkan Peringatkan, Perintah Trump Dapat Memicu Pemecatan Massal Pegawai Negeri

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Senator AS dari Partai Demokrat mengeluarkan peringatan atas rencanan Presiden AS Donald Trump sebelum keluar dari Gedung Putih.

Pegawai negeri sipil pemerintah AS dapat menghadapi pemecatan massal di bawah perintah eksekutif Oktober sebelum Presiden Donald Trump meninggalkan jabatannya.

Anggota parlemen Demokrat, kelompok pengawas dan serikat pekerja terus memobilisasi untuk mencegah langkah tersebut dilaksanakan.

Dilansir Reuters, Kamis (26/11/2020), pimpinan dari 23 komite dan subkomite DPR meminta kepala dari 61 departemen dan agensi federal untuk memberikan perhitungan lengkap dari setiap rencana.

Hal itu untuk mengklasifikasi ulang pekerja federal di bawah perintah 21 Oktober 2020, membuat mereka rentan terhadap pemecatan.

Baca juga: Presiden Rusia Ternyata Belum Siap Mengakui Kekalahan Donald Trump

Mereka juga meminta detail tentang siapa saja yang ditunjuk sebagai politikus Trump yang telah dipekerjakan untuk pekerjaan karier atau sedang dipertimbangkan.

Tanggapan awal akan jatuh tempo 9 Desember 2020, diikuti oleh pembaruan dua mingguan, menurut surat tersebut.

Surat dipelopori oleh Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi, Carolyn Maloney.

Surat datang setelah 13 Demokrat di DPR, termasuk Gerry Connolly, ketua Subkomite DPR untuk Operasi Pemerintah.

Dan Pemimpin Mayoritas Steny Hoyer mendesak para pemilik untuk membatalkan pesanan dalam tagihan pengeluaran mereka berikutnya.

Perintah Trump memungkinkan agensi untuk mengklasifikasikan ulang pekerja.

Khususnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ke kategori baru "Jadwal F" tanpa perlindungan pekerjaan yang mereka miliki sekarang.

Badan-badan tersebut harus menyelesaikan tinjauan mereka paling lambat 19 Januari 2020.

Atau hanya sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.

Baca juga: Trump Maafkan Kesalahan Mantan Penasihat Keamanan Nasional, Ketua DPR Sebut Kurang Ajar

Perintah Gedung Putih mengatakan Trump sedang mendorong untuk merampingkan birokrasi federal.