Breaking News:

Masyarakat Harus Dapat Pelayanan Lebih, Anggaran JKA Membengkak Jadi Rp 1,047 Triliun

Pemerintah Aceh mengucurkan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada tahun 2021 mencapai Rp 1,047 triliun, membengkak

IST
HANIF, Kepala Dinkes Aceh 

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengucurkan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada tahun 2021 mencapai Rp 1,047 triliun, membengkak dari tahun 2020 yang sebesar Rp 932,406 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat Aceh.

“Masyarakat Aceh seharusnya mendapatkan pelayanan lebih dari meningkatnya anggaran JKA. Apalagi program JKA Plus yang dijanjikan Pemerintahan Irwandi-Nova belum terasa hingga sekarang,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, kepada Serambi, Jumat (27/11/2020).

JKA Plus merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Irwandi-Nova, yang meliputi pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat, pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut, pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan utang luar negeri (Loan), serta mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

Naiknya anggaran JKA ini sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, Jumat (27/11/2020). Dia menyebutkan, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran dalam RAPBA 2021 sebesar Rp 1,047 triliun untuk program JKA, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 932,406 miliar.

Membengkaknya anggaran JKA ini disebabkan bertambahnya peserta JKA yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Jika awal tahun 2019 peserta JKA yang tercatat sebanyak 2.090.600 orang, data per Oktober 2020 sudah bertambah menjadi 2.185.243 orang. Data ini lah yang dijadikan acuan Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk JKA.

Selain penambahan jumlah peserta, faktor lainnya adalah kenaikan premi asuransi jaminan kesehatan secara nasional yang ditetapkan pemerintah untuk BPJS Kesehatan. Sebagai contoh untuk peserta golongan kelas III, dimana jika sebelumnya premi yang ditetapkan Rp 23.000/orang/bulan, saat ini naik menjadi Rp 42.000/orang/bulan.

“Akibat kenaikan premi asuransi jaminan kesehatan dan terus bertambahnya jumlah peserta JKA, otomatis anggaran yang harus dialokasikan Pemerintah Aceh untuk pembayaran premi JKA juga meningkat,” jelas Hanif.

Anggaran untuk program JKA ini, disebutkannya, bersumber dari penerimaan dana otonomi khusus (Otsus) yang ditransfer Pusat ke Aceh. Karena itu, apabila tahun 2027 nanti transfer dana otsus itu dihentikan, maka pihak pertama yang merasakan dampaknya adalah seluruh peserta JKA yang jumlahnya kini mencapai 2 juta lebih.

Validasi data

Sementara itu, Koordinator MaTA, Alfian, meminta Pemerintah Aceh menjelaskan kepada publik secara logis terkait penambahan peserta JKA dan naiknya premi BPJS yang harus dibayar. "Pemerintah Aceh wajib menjelaskan bagaimana validasi data yang telah dilakukan, bagaimana metodelogi yang dilakukan sehingga tidak tumpang tindih dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujar aktivis antirasuah ini.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved