Luar Negeri
Pria di Sudan Selatan Anggap Dirinya Lebih Superior dari Perempuan, Pengadilan Khusus Pun Dibentuk
Pengadilan khusus ini dibentuk untuk menangani kasus gender based violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender yang meningkat tajam di Sudan
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, SUDAN SELATAN - Pemerintah Sudan Selatan, bekerja sama dengan badan-badan PBB, membentuk pengadilan khusus pada Kamis (4/12/2020).
Pengadilan khusus ini dibentuk untuk menangani kasus gender based violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender yang meningkat tajam dan terus berlanjut dengan kecepatan tinggi.
"Ini adalah bagian dari keseluruhan rencana untuk mengembangkan inisiatif untuk mengurangi GBV dan dampak negatifnya," kata Ketua Mahkamah Agung Chan Reec Madut pada pembukaan pengadilan di Juba, seperti dilansir Kantor Berita Turki Anadolu Agency.
“Kekerasan berbasis gender ini akibat ketidaktahuan sebagian laki-laki yang menganggap dirinya lebih superior dari perempuan. Menurut saya laki-laki seperti itu perlu perhatian medis karena cara berpikirnya yang tidak normal,” ujarnya.
“Pembukaan pengadilan GBV terjadi pada saat seluruh dunia mempersiapkan upaya selama 16 hari untuk mengatasi masalah GBV, pembukaan pengadilan ini sangat tepat waktu,” kata Madut.
"GBV adalah kenyataan dan itu terjadi setiap menit di masyarakat kami dan di negara kami. Ini adalah proyek yang berada dalam anggaran peradilan Sudan Selatan tetapi mitra kami membantu kami karena kami berada dalam krisis ekonomi, bantuan mereka diperlukan,” dia menambahkan.
Baca juga: Viral Video Anggota Pasukan PBB di Sudan Ajarkan Anak-anak Mengaji, Ternyata Polisi Asal Polda Aceh
Wakil negara perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) Christy Ahenkora mengatakan pembentukan pengadilan akan melihat para pelaku pelanggaran terhadap perempuan diadili.
"Hampir 670 kasus yang melibatkan kekerasan seksual sejauh ini telah terdaftar dengan 13 kasus pemerkosaan terhadap pelaku laki-laki yang mengakibatkan 12 putusan bersalah dan sebagian besar menunjukkan bahwa orang tidak akan lolos dengan mengambil hukum di tangan mereka sendiri dan melanggar hak orang lain,” kata Ahenkora.
Ahenkora mengatakan, pembentukan pengadilan mengirimkan sinyal kuat bahwa Sudan Selatan akan meminta pertanggungjawaban pelaku.
Kementerian Gender dan Dana Kependudukan PBB memperkirakan 6.295 insiden kekerasan berbasis gender tercatat mulai 1 Januari hingga 30 September tahun ini.
Baca juga: Kisah Pengungsi Ethiopia di Sudan, Lari Dari Bawah Tembakan, Gurun Tandus, Sampai Melahirkan
Negara Termiskin di Dunia
Berdasarkan laporan dari International Monetary Fund World Economic Outlook sampai akhir tahun 2019 lalu, Sudan Selatan menjadi negara dengan PDB per kapita terendah di dunia dengan $243. Angka tersebut sudah cukup untuk menjadikan Sudan Selatan sebagai negara termiskin di dunia saat ini.
Lama berkonflik, negara ini akhirnya sanggup memerdekakan diri dari Sudan pada tahun 2011 lalu. Dengan ini Sudan Selatan juga menjadi salah satu negara termuda di dunia.
Baca juga: Tentara Sudan Selatan Dilaporkan Bakar Warga Hidup-hidup, Perkosa Wanita, dan Pukuli Anak-anak
Baca juga: Perempuan Sudan Selatan Sarankan Mogok Seks demi Mengakhiri Perang
Awal kemerdekaan
Dilansir dari Kontan.co.id, Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2011 melalui referendum.
