Bupati Abdya: Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS tak Merugikan Daerah, Malah Untung

Karena diukur berdasarkan kinerja pegawai itu sendiri, dan untuk ini aturannya juga jelas sekali.

Sekali lagi diingatkan bahwa tukin diperoleh pegawai berdasarkan capaian target kinerja sehari-hari.

Makanya, soal kedisplinan PNS mutlak harus mendapat perhatian untuk mencapai target kerja.    

“Semangat memperbaiki diri dan kinerja perlu terus ditingkatkan. Kalau tidak disiplin, maka target kerja tidak tercapai sehingga tukin yang diterima juga akan berkurang,” kata Akmal.

Bupati menambahkan, konsekwensi dari penerapan e-Kinerja ini, maka  honor panitia untuk kegiatan yang kurang jelas tidak boleh lagi.

Seperti dalam APBK 2021 masih ada anggaran untuk membayar honor panitia kegiatan tertentu sekitar Rp 9 miliar.

Baca juga: Kesaksian Muslim Uighur Mantan Tahanan Kamp Xinjiang: Setiap Jumat Kami Dipaksa Makan Daging Babi

“Seteleh penerapan e-Kinerja, maka kita harus konsekwen bahwa anggaran honor yang tersedia tersebut tak boleh digunakan lagi. Itu instruksi saya,” tegas Bupati Akmal.

Dengan tidak menggunakan anggaran honor yang tersedia dalam APBK 2021, maka bisa mengurangi defisit anggaran.

”Defisit anggaran kita sekitar Rp 37 miliar. Dengan  tidak menggunakan anggaran honor Rp 9 miliar itu, maka defisit akan berkurang menjadi sekitar Rp 28 miliar, sudah mendekati angka aman,” katanya.   

Baca juga: Heboh Video Ratusan Wanita Senam Zumba Abaikan Protokol Kesehatan, Ternyata di Kantor Bupati

 Bupati Akmal Ibrahim juga mengatakan bahwa kenaikan tukin PNS dalam jumlah besar itu tidak membuat rugi daerah, malah sebaliknya untung.

Sebab, dari laporan dari perhitungan keuangan yang diterimanya bahwa gaji dan operasional segala macam pegawai sekitar Rp 400 miliar setahun.

“Besar itu, setelah saya naikkan tukin, tinggal sekitar Rp 390 miliar sekian, tambah hemat kita hampir Rp 10 miliar,” ungkap Bupati Akmal.(*)

Baca juga: Menteri dari PDIP Jadi Tersangka KPK, Korupsi Bansos Covid-19, Ini Profil Mensos Juliari Batubara