Direktur Intelijen AS: 'Kita Akan Lihat, Apakah Ada Pemerintahan Biden"?

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Direktur Intelijen AS, Minggu (6/12/2020) menolak mengakui pemerintahan Joe Biden.

Penolakan terbaru terjadi ketika presiden dan sekutunya meluncurkan tawaran yang semakin putus asa untuk menunda atau membatalkan transfer kekuasaan.

“Nah, masalah pemilihan ini, kita akan melihat siapa yang duduk di kursi dan apakah ada pemerintahan Biden,” kata direktur DNI John Ratcliffe.

Hal itu disampaikannya setelah pembawa acara Fox News Maria Bartiromo bertanya apa pendapat pejabat tentang pemilihan kabinet Biden dan pendekatan mereka terhadap China.

Selama wawancara, Ratcliffe juga meragukan penggunaan mail-in voting, yang telah lama dianggap aman dan digunakan oleh presiden sendiri pada pemilihan ini,.

Selanjutnya, dia menggemakan konspirasi dari presiden dan sekutunya.

Baca juga: Kepala Staf Pentagon Cegah Tim Transisi Biden Dapatkan Informasi

Mereka terus menyebarkan klaim palsu tentang integritas pemilu meskipun pejabat federal telah menyatakan bahwa pemilu itu aman dan tidak ada bukti penipuan pemilih yang berarti yang ditemukan.

Mr Ratcliffe meminta otoritas federal untuk meyakinkan publik tentang integritas pemilihan.

"Saya berharap pimpinan di FBI dan Departemen Kehakiman akan berbicara tentang hal-hal itu, langsung kepada rakyat Amerika, karena ada kurangnya kepercayaan di sana," katanya.

"Ada banyak orang di negara ini yang berpikir bahwa penghitungan suara tidak adil," klaimnya.

Awal bulan ini, Jaksa Agung Trump yang ditunjuk William Barr mengatakan otoritas federal sedang menindaklanjuti keluhan tentang masalah pemilihan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berarti.

“Sampai saat ini, kami belum melihat kecurangan dalam skala yang bisa mempengaruhi hasil pemilu yang berbeda,” katanya.

Baca juga: Perwakilan Khusus AS, Bantah Sanksi Baru Iran Untuk Memborgol Joe Biden

Direktur DNI juga mengatakan menurutnya pengadilan akan menyelesaikan pertanyaan yang tersisa tentang pemilu.

“Ini bukan hanya satu orang atau satu kelompok orang,” katanya dalam wawancara.

“Ada di seluruh negeri, dan tidak mengherankan karena kami memiliki prosedur yang belum pernah kami lakukan sebelumnya," ujarnya.

"Untuk itulah sistem pengadilan ini," katanya.

Baca juga: Bisakah Donald Trump Mencalonkan Diri 2024, Setelah Kalah dari Biden?

Sejauh ini, tim kampanye Trump telah meningkatkan banyak kasus yang menantang hasil pemilu di berbagai negara bagian.

Tetapi belum memenangkan putusan apa pun yang menunjukkan jenis penipuan pemilih massal yang berulang kali mereka klaim telah terjadi.(*)