Breaking News:

Pelayanan Publik

Sepanjang 2020 Ombudsman Aceh Terima 168 Laporan

Untuk 2021, Ombudsman Aceh mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, ketertiban, dan kesejahteraan sosial."

Penulis: Nasir Nurdin | Editor: Nasir Nurdin
Ombudsman/For Serambinews.com
Suasana keseharian di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh. 

Untuk 2021, Ombudsman Perwakilan Aceh mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, ketertiban, dan kesejahteraan sosial."

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sepanjang tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima 168 pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan data, laporan yang terbanyak masih didominasi tentang kepegawaian diikuti laporan terkait pemerintahan desa dan urusan pertanahan.

"Berdasarkan data akhir 2020, laporan yang masuk ke kami sebanyak 168 laporan dugaan maladministrasi" kata Taqwaddin Kepala Ombudsman Aceh, Kamis 31 Desember 2020.

Berdasarkan data sistem informasi penyelesaian laporan (simpel) Ombudsman RI Perwakilan Aceh, pengaduan tentang kepegawaian mencapai 38 laporan atau 22%, permasalahan desa 24 laporan (14%), pertanahan 20 laporan (12%), pendidikan 12 laporan (7%), kesehatan 10 laporan (6%).

Permasalahan tersebut yang menjadi top five atau masuk dalam kategori lima besar laporan di Ombudsman Aceh.

Baca juga: Pesawat Tabrak Rumah di AS, Tiga Orang di Pesawat Tewas, Penghuni Rumah Selamat

Baca juga: Muhammad Zul Ilmi Dipanggil ke Pelatnas Angkat Besi, Menyusul Rekannya Nurul Akmal

"Ini hampir sama dengan Ombudsman Perwakilan lainnya, yang mana laporan terbanyak yaitu kepegawaian, desa, dan agraria," lanjut Taqwaddin.

Kemudian, untuk dugaan maladministrasi terbanyak yaitu penundaan berlarut, selanjutnya penyimpangan prosedur, tidak memberikan layanan, dan tidak patut.

Untuk instansi yang paling banyak dilaporkan yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, selanjutnya pemerintahan tingkat desa.

"Ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu pemda yang menjadi terlapor paling banyak," kata Kepala Ombudsman Aceh.

"Laporan tahun ini lebih meningkat dari tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa tingkat kepedulian publik dan kemauan masyarakat melapor sudah lebih baik. Rata-rata pelapor datang secara langsung ke Kantor Ombudsman" imbuhnya.

Baca juga: Intip! Profil Rashda Diana Istri Din Syamsuddin Ketum Muhammadiyah, dari Akademisi Hingga Pesantren

"Untuk tingkat penyelesaian laporan, alhamdulillah mencapai 91%, sesuai dengan target. Seharusnya bisa selesai semuanya atau paling sedikit 98%, namun karena kondisi Covid-19 dan beberapa pegawai Ombudsman sempat terpapar virus sehingga kantor sempat tutup satu minggu dan kemudian masuk dengan sistem shif," sebut Taqwaddin.

Untuk 2021, Ombudsman Perwakilan Aceh akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin Sarankan FPI Jadi Parpol: Usung Habib Rizieq sebagai Capres

"Tahun 2021 nanti, kita akan mendorong pemerintah untuk mengutamakan pada layanan pendidikan, perumahan untuk dhuafa, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujar Taqwaddin.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada insan Ombudsman Aceh yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan laporan masyarakat dan kepada semua pihak yang telah membantu Ombudsman selama ini, semoga 2021 akan lebih baik," demikian Taqwaddin. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved