Sabtu, 2 Mei 2026

Penanganan Covid 19

Abdya Belum Terima Sinovac, DPRK Minta tidak Ada Pemaksaan Vaksinasi, Kadiskes: tak Ada Pemaksaan

Safliati juga belum bisa membeberkan kepada siapa vaksin tersebut digunakan atau divaksinasi.

Tayang:
Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Safliati SST MKes, Kepala Dinkes/Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Abdya.     

Safliati juga belum bisa membeberkan kepada siapa vaksin tersebut digunakan atau divaksinasi.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Abdya) mengaku hingga, Senin (13/1/2021) belum menerima vaksin corona virus Disease (Covid-19) Sinovac.

"Belum kita terima vaksinnya," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Abdya, Safliati SST MKes kepada Serambinews.com, Senin (13/1/2021).

Safliati juga belum bisa membeberkan kepada siapa vaksin tersebut digunakan atau divaksinasi.

Sementara di beberapa kabupaten lain, yang pertama divaksin adalah tenaga kesehatan, forkopimda, dan masyarakat.

"Belum tau, kita masih mau koordinasi dengan pimpinan," ujarnya. 

Baca juga: Ini Sembilan Wanita Penari Zumba yang Bikin Heboh Nagan Raya, Akhirnya Minta Maaf

Baca juga: Ternyata, Ada Anak Gajah Dalam Perut Gajah Betina Mati di Bener Meriah, Hasil Otopsi BKSDA Aceh

Baca juga: Nobu Ungkap Masa Lalu Gisel yang Dikenalnya saat Jadi Sinden OVJ

Meski begitu, Safliati mengaku bahwa bagi masyarakat, tidak dipaksakan untuk divaksinasi, karena penggunaan vaksin itu harus memenuhi beberapa kriteria.

"Ya, kita tidak ada paksaan, kalau mereka menganggap perlu, ya kita vaksin, kalau tidak mau, ya tentu harus mengikuti aturan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRK Abdya, Julinardi, meminta pemerintah tidak memaksa masyarakat untuk dilakukan vaksin. 

"Kalau vaksinnya sudah sampai, saya berharap jangan ada paksaan menggunakan vaksin ini," pinta abgggota DPRK Abdya, Julinardi.

Karena, katanya, jika masyarakat dipaksa untuk menggunakan vaksin itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak baik.

"Padahal niat pemerintah baik, akibat takut dan trauma, maka setelah divaksin, langsung menimbulkan efek samping yang buruk, ini kan bahaya," katanya.

Untuk itu, ia berharap sebelum vaksin itu sampai, dinas terkait bisa mendata siapa saja yang bisa menggunakan vaksin itu, selain tenaga kesehatan.

"Jadi, saat vaksinnya tiba, langsung bisa digunakan," pungkasnya. (*) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved