Breaking News:

Dirut PT Asuransi Bumida Puji Tekad Aminullah Perangi Rentenir

Dirut PT Asuransi Bumiputera Muda (Bumida) 1967, Ramli Forez memuji tekad kuat Aminullah Usman, Ketum MES Aceh yang juga Wali Kota Banda Aceh

FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman berfoto bersama dengan Dirut Bumida 1967 saat melakukan pertemuan di pendopo wali kota, Rabu (13/1/2021). 

BANDA ACEH - Dirut PT Asuransi Bumiputera Muda (Bumida) 1967, Ramli Forez memuji tekad kuat Aminullah Usman, Ketum MES Aceh yang juga Wali Kota Banda Aceh dalam membumikan ekonomi syariah di Aceh dan kerja nyatanya dalam memberangus rentenir.

Pujian ini disampaikan pria kelahiran Bulungan itu saat melakukan pertemuan dengan Aminullah, Rabu (13/1/2021) di pendopo wali kota.

“Saya melihat PakAmi nullah, baik sebagai Ketum MES Aceh maupun sebagai wali kota terus bekerja keras dalam menyosialisasikan Qanun LKS. Bahkan Pak Wali telah menunjukkan kerja nyata dengan mendirikan LKMS Mahirah Muamalah yang memberi akses modal bagi pelaku usaha kecil, sehingga memutus ketergantungan mereka terhadap rentenir,” kata Ramli Forez.

Bumida 1967, lanjut alumni Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini memastikan mendukung penuh implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). “Kita mendukung penuh implementasi Qanun Nomor 11 ini Pak Wali.

Dalam kesempatanini Saya laporkan tadi baru saja meresmikan Kantor Cabang Syariah Aceh, PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida),” ungkapnya.

“Dengan peresmian ini, terhitung 1 Januari Bumida di Aceh sudah beroperasi dengan sistem syariah. Ini bentuk dukungan kita terhadap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018,” tambah Ramli Forez.

Bukan hanya di Banda Aceh, Bumida 1967 yang di konversikan ke syariah juga akan hadir di wilayahwilayah lainya di Aceh. Diungkapkannya dalam waktu dekat Bumida akan beroperasi juga di Lhokseumawe.

Sementara itu Aminullah Usman menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Bumida. Kata mantan Dirut Bank Aceh ini sistem ekonomi syariah harus berjalan di Aceh karena me rupakan amanah undang-undang, yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dimana seluruh lem baga jasa keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan sistem syariah.

“Ini merupakan amanah undang- undang. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam sistem ekonomi di Aceh juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam,” lanjut Aminullah.

Ia kemudian menceritakan, baik sebagai Ketum MES dan Wali Kota Banda Aceh ia terus bergerak menyosialisasikan sistem ekonomi Islam.

Sebagai kepala daerah, ia bahkan telah mendirikan Lem baga Keuangan Mikro Syariah yang diberi nama Mahirah Muamalah Syariah (MMS) di usia jabatannya baru setahun sebagai wali kota. Hadirnya MMS, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Banda Aceh memiliki akses modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa riba.

“Dengan adanya MMS, ketergantungan masyarakat kecil terhadap rentenir menurun drastis. Hasil survei dulu sebelum ada MMS sekitar 80 persen pelaku usaha kecil berhubungan dengan rentenir.

Namun sekarang jauh berkurang sekitar 14 persen lagi. Mungkin kalau sekarang kita survei lagi tinggal sekitar 10 persen lagi,” kata Aminullah. Diakhir pertemuan, Wa li Kota Aminullah menye rahkan buku ‘Ala Aminul lah Perangi Rentenir’ ke pada Ramli Forez dan jaja ran. Di buku tersebut ditulis dengan detail ba gaimana strategi Aminullah mem berangus tengkulak di ‘Kota Gemilang’, mulai dari me nyiapkan regulasi hingga melahirkan Mahirah Muamalah Syariah.(hba/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved