Breaking News:

Polda Tingkatkan Patroli Cyber

Polda Aceh meningkatkan patroli cyber di jagat maya untuk memantau akun-akun yang menyebarkan informasi hoaks termasuk ujaran kebencian terkait isu

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Airifin saat berada di ruang redaksi Kantor Harian Serambi Indonesia, Rabu (13/1/2021). 

BANDA ACEH - Polda Aceh meningkatkan patroli cyber di jagat maya untuk memantau akun-akun yang menyebarkan informasi hoaks termasuk ujaran kebencian terkait isu atau kebijakan pemerintah. Salah satu yang sedang gencar dilakukan  adalah memantau penyebar informasi hoaks terkait vaksinasi Covid-19 yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (13/1/2021). Kedatangan Kombes Winardy disambut Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Airifin M Nur.

"Kita melakukan dan meningkatkan patroli cyber terkait berita hoaks, menyebarkan kebencian, atau hate speech. Jika kita dapat, akan kita serahkan kepada satker yang berwenang, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum. Seperti yang baru-baru ini kita lakukan di Simeuleu, ada yang menyebarkan hoaks soal vaksin Sinovac," ungkapnya.

Terkait hoaks vaksinasi yang beredar di masyarakat belakangan ini, Kombes Winardy menyebutkan, masyarakat cenderung negatif bahkan emosional karena beberapa hal, seperti memperoleh informasi salah, bertanya kepada orang yang kurang tepat, ada juga yang ikut-ikutan. "Tapi, bagi yang positif, mereka (masyarakat) menerimanya dengan rasional, pasti mendapat informasi dari sumber yang benar. Yakin kalau vaksin ini bisa digunakan, aman, karena mereka menyerap informasi dari sumber yang benar," kata Winardy.

Kabid Humas juga menyampaikan, Polda Aceh mendukung penuh instruksi Gubernur Aceh baru-baru ini yang melarang aparatur sipil negara (ASN) menghadiri dan menyelenggarakan pesta perkawinan atau sejenisnua. "Seperti disampaikan Pak Kapolda, kita mendukung semua kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran atau memutuskan mata rantai Covid-19. Salah satunya soal larangan ASN (menggelar pesta), kita mendukung itu," timpalnya.

Untuk menegakkan aturan tersebut, menurut Winardy, Polda Aceh bersama tim yustisi atau Tim Peucrok yang selama ini melakukan patroli akan memantau, memberi imbauan, dan tak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum. "Itu kita lakukan, ada upaya-upaya penegakan hukumnya, karena ada tim penegakan hukum, outputnya bisa berupa teguran, kemudian sampai penegakan hukum. Kita menilai suatu kegiatan yang mengundang kerumunan itu kita larang," ujar Winardy.

Winardy juga menjelaskan tentang pemberantasan narkoba yang sedang gencar dilakukan oleh Polda Aceh. Terkait hal itu, ia mengharapkan kerja sama dengan media khususnya Serambi Indonesia untuk turut mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

Pada kesempatan yang sama, Polda Aceh dan Serambi Indonesia menandatangi MoU dalam bidang pemberitaan edukasi kepada masyarakat dan menyiarkan langsung dialog interaktif dengan skema waktu yang akan disepakati kemudian. "Kami selaku corong informasi Polda Aceh siap menerima kritikan dan masukan yang berkaitan dengan kedinasan, sehingga dapat berkolaborasi untuk sama-sama membesarkan nama Aceh," tukas Winardy.

Kombes Winardy juga mengatakan, Polda Aceh tidak akan membatasi informasi dan rilis sebatas hukum atau kasus saja. Tapi, Polda Aceh juga akan ikut mengeksplor wisata yang ada di Aceh, supaya ke depan Aceh lebih dikenal dan lebih hebat. Kabid Humas juga menyampaikan terima kasih kepada Serambi yang selama ini sudah mendukung kegiatan Polda Aceh dan jajarannya.

Terancam 6 tahun penjara

Sementara itu, penyidik Polres Simeulue saat ini masih memeriksa tersangka ES (34), warga Desa Pulau Teupah, Kabupaten Simeulue, yang dtangkap karena memposting ujaran kebencian dan menyesatkan di media sosial soal penolakan vaksin Covid-19.

Kasat Reskrim Polres Simeulue, Iptu Muhammad Rizal, yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (13/1/2021) menyatakan, pemeriksaan terhadap ES masih dilakukan penyidik untuk mengungkap motif tersangka menyebarkan informasi menyesatkan tersebut.

Dari hasil pengembangan sementara, sambung Kasat Reskrim, tersangka ES adalah salah seorang aparat desa yakni Kasi Kesejahteraan Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat. Tersangka, tambahnya, mengaku membuat postingan ke media sosial berawal dari salah satu berita dari media online.

"(Alasan tersangka) karena yang membuat link berita/imbauan, mengaku merupakan ulama Aceh. Sahingga menggerakkan tersangka memposting link berita itu di akun facebook (FB) miliknya," ungkapnya. Atas perbuatan tersebut, kata Muhammad Rizal, tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (dan/sm)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved