Breaking News:

Penanganan Covid 19

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA Minta Satpol PP 'Jangan Kasih Kendor' Tegakkan Prokes

Satpol PP juga diminta menegakkan protokol kesehatan (prokes) dengan tagline "Jangan Kasih Kendor"

FOR SERAMBINEWS.COM
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA 

Satpol PP juga diminta menegakkan protokol kesehatan (prokes) dengan tagline "Jangan Kasih Kendor"

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Satpol PP seluruh Indonesia untuk menjadi agen perubahan perilaku.

Tak hanya itu, Satpol PP juga diminta menegakkan protokol kesehatan (prokes) dengan tagline "Jangan Kasih Kendor"

Hal itu disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves dengan topik "Evaluasi Pembatasan Aktivitas Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19," pada Jumat (15/01/21). 

"Dalam dua hari terakhir ini kami terus mengimbau Kepala Satpol PP seluruh Indonesia untuk tetap menjadi agen-agen perubahan perilaku dan menegakkan disiplin, dengan tagline 'Jangan Kasih Kendor," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga memastikan setiap daerah telah memiliki payung hukum dalam menggerakkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: CURHAT Pilu Korban Gempa di Mamuju, Jenazah Ibunya Belum Dimandikan dan Dimakamkan

Baca juga: Menkes Wacanakan Beri Sertifikat Bagi Penerima Vaksin Covid-19, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Baca juga: Menikah Katanya Membuka Pintu Rezeki Tapi kok Masih Ada yang Miskin? Simak Penjelasan Tgk Jim

"Kemudian kami laporkan juga dari data-data yang kami dapatkan, memang gerakan pendisiplinan ini memang terus dilakukan, soal dasar hukum penegakan disiplin dari data yang kami peroleh 98% daerah telah memiliki Perda dan Perkada penegakan disiplin," tutur Safrizal.

Selain Satpol PP, Safrizal juga meminta kerja sama aparat keamanan seperti TNI/Polri dalam memback-up penegakan protokol kesehatan.

Terlebih, dalam menertibkan tempat umum yang menyalahi regulasi pembatasan aktivitas masyarakat.

"Kemudian dari data-data, bahwa beberapa tempat publik yang membuka di luar jam yang diperkenankan tutup, nah kami minta back-up dari TNI/Polri," tuturnya.

Safrizal juga menekankan agar setiap hotel, restoran, maupun tempat publik memiliki layanan yang mendukung penegakan protokol kesehatan.

"Kemudian satu lagi, tadi tempat wajib cuci tangan, di semua tempat pusat publik pertokoan, hotel, wajib menyediakan tempat cuci tangan.

Yang tidak menyediakan tempat cuci tangan kami meminta bantuan aparat keamanan tutup tempatnya," tegasnya. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved