Hari Pertama Jadi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden Cabut Larangan Masuk Negara Muslim

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Terpilih Amerika Serikat Joe Biden berencana mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif.

Salah satunya membatalkan larangan perjalanan kontroversial dari beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pada hari pertamanya menjabat.

Sebelumnya Presiden Donald Trump melarang warga dari beberapa negara muslim yang mayoritas berada di Afrika untuk masuk ke Amerika.

Kini mengutip CNN, dari memo yang diperoleh dari Kepala Staf Ron Klain, Biden akan mencabut larangan masuk itu.

Melansir Al Jazeera pada Minggu (17/1/2021), hal itu disampaikan Kepala staf Gedung Putih Biden yang baru, Ron Klain dalam memo yang diedarkannya.

Pemerintahan AS yang baru disebut akan meluncurkan sejumlah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump, selama 10 hari pertama menjabat.

Beberapa diantaranya terkait upaya pencegahan virus corona baru, bergabung kembali dengan perjanjian perubahan iklim Paris, dan undang-undang imigrasi yang memungkinkan jutaan orang mendapatkan kewarganegaraan.

Tak lama setelah menjabat pada 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat.

Namun, perintah itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 2018.

Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.

Pasalnya aturan itu dikeluarkan dengan perintah eksekutif dan pernyataan resmi presiden (presidential proclamation).

Namun, tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut.

Pencabutan larangan ini merupakan salah satu janji Biden yang sering diucapkan saat masa kampanye.

Semenjak Biden terpilih menjadi presiden, beberapa organisasi muslim sudah meminta Biden untuk mewujudkan janjinya tersebut.

"Ada banyak alasan bagi Biden untuk mengakhiri larangan pada hari pertama masa kepresidenannya karena ini adalah sesuatu yang dia kampanyekan," kata Direktur Legislatif Nasional Emgage Action Iman Awad.