Breaking News:

9 Parpol Sepakat Pilkada Tahun 2022, Mualem Sebut Suatu Keharusan

Sembilan partai politik (parpol)--baik yang berbasis nasional maupun lokal--sepakat agar pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati

SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Muzakir Manaf alias Mualem 

* PPP Masih Ragu

BANDA ACEH - Sembilan partai politik (parpol)--baik yang berbasis nasional maupun lokal--sepakat agar pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di Aceh dapat dilaksanakan tahun depan. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menetapkan Pilkada Aceh akan diselenggarakan pada 2022 mendatang.

Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf alias Mualem, dengan tegas menyatakan bahwa pilkada Aceh harus tetap dilaksanakan tahun 2022, meskipun hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat. Ketika ditanya Serambi apakah ada saran darinya kepada pemerintah agar pilkada Aceh tidak diundur, Mualem mengatakan, "Hana saran (tidak ada saran-red). Harus ada pilkada di Aceh tahun 2022, itu amanah MoU," jawab Mualem melalui pesan WhatsApp (WA), Kamis (21/1/2021) tadi malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, KIP Aceh menetapkan tahapan dan jadwal pilkada serentak di Aceh tahun 2022 dalam Keputusan Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021. Menurut keputusan tersebut, tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh akan dimulai 1 April mendatang dan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2022.

Sebelum keputusan itu dibacakan oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, dalam rapat pleno di aula KIP setempat, pada hari yang sama komisioner KIP Aceh bersama KIP kabupaten/kota melakukan rapat finalisasi draf tahapan dan jadwal pilkada tahun 2022. Rapat yang berlangsung tertutup itu berlangsung pukul 14.00 WIB-18.00 WIB.

Meski ada yang menilai peluang Pilkada Aceh akan terlaksana pada 2022 sangat kecil, tapi  parpol-parpol tersebut berharap dapat diselenggarakan tahun depan dengan alasan hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sembilan parpol yang sepakat itu yakni Partai Aceh (PA), Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Daerah Aceh (PDA).

Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang masih masih ragu Pilkada Aceh bisa terlaksana tahun 2022. "Penetapan tahapan pilkada seharusnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, pelaksanaan tahapan tersebut akan berlangsung secara legal dan memenuhi ketentuan aturan yang ada," kata Ketua DPW PPP Aceh, Tgk Amri M Ali, kepada Serambi, Kamis (21/1/2021).

Bila penetapan tahapan pilkada tidak mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tgk Amri khawatir akan berdampak negatif secara hukum. Bahkan, sambungnya, hal itu bisa berimplikasi terjadinya berbagai persoalan. Seperti, sebut Tgk Amri, terjadinya pengulangan penetapan tahapan, terjadinya gugatan hukum oleh para pihak yang berkepentingan karena merasa mereka dirugikan secara materi maupun inmateri, serta sulitnya pertanggungjawaban anggaran daerah yang terlanjur direalisasikan dan harus dialokasikan kembali untuk pelaksanaan tahapan yang sama.

Karena itu, Tgk Amri meminta KIP Aceh untuk menunggu pengesahan regulasi pilkada yang sudah menjadi prolegnas di DPR RI tahun ini, atau setidaknya melakukan koordinasi, meminta arahan, dan melakukan komunikasi lanjutan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Bila mencermati regulasi yang masih sedang dibahas, kemungkinan pilkada bisa dilaksanakan pada tahun 2022, sangat kecil. Namun, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Alangkah lebih bijak jika penetapan tahapan pilkada tetap menunggu pengesahan dan penerbitan regulasinya," pungkas Tgk Amri M Ali.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved