Ketua Komisi I DPRK Aceh Singkil: Kapanpun Pilkada Digelar Kami Mendukung

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil Taufik mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wakil bupati daerah itu, kapan pun dilaksanakan.

"Kalau pusat mendukung kapan saja Pilkada digelar mau 2022 atau 2024 kami siap mendukung," kata Taufik, Senin (25/1/2021).

Terkait tahapan Pilkada yang telah disusun Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, menurut Taufik tidak menjadi persolan. Sambil menunggu persetujuan pemerintah pusat tidak ada salahnya dilakukan persiapan.

"Persetujuan Pemerintah Pusat penting, agar mendapat dukungan anggaran," ujar Taufik.

Menurutnya anggaran Pilkada sangat krusial sebab tidak masuk dalam APBK Aceh Singkil 2021.

Memang ada anggaran tidak terduga, tapi jika dialihkan untuk Pilkada tidak mencukupi.

Baca juga: Ini Profesi Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh, dari Penjual Buah, Tukang hingga PNS

Baca juga: VIRAL Kakek Bawa Motor Ugal-Ugalan, Lepas Kedua Tangan Hingga di Tikungan Jalan

Baca juga: Terungkap Penyebab Kebakaran di Simeulue yang Menghanguskan Empat Rumah dan Kios

Sebab anggaran tak terduga masih ada kebutuhan lain yang harus ditutupi.

Sejauh ini sebut Taufik, pihaknya juga belum memberikan masukan kepada pimpinan DPRK terkait waktu berakhirnya masa tugas bupati dan wakil bupati Aceh Singkil.

Alasannya masa tugas bupati/wakil bupati Aceh Singkil masih cukup lama.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tidak anggarkan dana Pilkada dalam APBK 2021.

Merujuk pada masa jabatan bupati/wakil bupati Aceh Singkil, Dulmusrid dan Sazali berakhir pada 21 Juli 2022 mendatang.

Lazimnya tahapan Pilkada dimulai setahun sebelumnya atau tahun ini. Tentu tahapan tersebut membutuhkan anggaran yang mesti ditampung dalam APBK 2021.

Terkait hal itu, Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanudin Aritonang, Rabu (20/1/2021) mengatakan, anggaran Pilkada tidak masuk dalam APBK 2021 lantaran belum ada peraturan yang menunjukan Pilkada diselenggarakan 2022.

Kendati demikian, jika Pilkada benar dilaksanakan 2022, menurutnya tidak menjadi persoalan. Sebab anggaran bisa disediakan sesuai mekanisme.

"Kalau diselenggarakan 2022 anggaran bisa disediakan. Misalnya dengan melakukan refocusing. Dalam pembahasan APBK induk 2021 tidak masuk karena belum ada kejelasan aturan Pilkada 2022 atau tidak," ujarnya.

Sementara itu Ketua KIP Aceh Singkil, Edi Sugianto mengatakan, tahapan Pilkada sudah disahkan KIP Aceh.

Atas dasar itu KIP Aceh Singkil dan KIP kabupaten/kota lain menindaklanjutinya.

Sebelumnya Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid menyatakan tidak ada kendala dalam penganggaran Pilkada, walau tidak masuk dalam APBK induk 2021. Sebab anggaran Pilkada dapat dimasukan dalam APBK Perubahan 2021.

"Kami pikir tidak terkendala, tinggal masukan saja dalam APBK Perubahan," ujarnya.

APBK Aceh Singkil tahun 2021 telah disahkan sekitar Rp 942,8 miliar. Di dalamnya tidak masuk anggaran Pilkada 2022.

Tidak masuknya anggaran Pilkada 2022 dalam APBK 2021 dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Hendra Sunarno.

"Ga ada (tidak ada anggaran Pilkada 2022)," kata Hendra ketika ditanya prihal anggaran Pilkada Aceh Singkil dalam APBK 2021.

Sesaat sebelum pengesahan APBK 2021 Juru Bicara Fraksi Sepakat Aceh Raya (SAR) DPRK Aceh Singkil, Bainuddin Ondo, meminta Bupati anggarkan dana Pilkada.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006. "Kami minta menyiapkan dana Pilkada 2022 yang mengacu pada UUPA," kata Bainuddin Ondo.

Berdasarkan UUPA Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 65 ayat 1 gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Dalam ayat 2 gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ayat 3 biaya untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dibebankan pada APBA dan ayat 4 biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBK dan APBA.

Jika mengacu pasal 65 UUPA Pilkada Aceh Singkil, digelar 2022 lantaran masa jabatan bupati-wakil Dulmusrid dan Sazali, berakhir 21 Juli 2022.

Selain anggarkan dana Pilkada, DPRK sesuai Pasal 66 ayat 3 semestinya memberitahu KIP Aceh Singkil mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati.

Namun sejauh ini belum ada pemberitahuan, kepada KIP Aceh Singkil.

Ketua KIP Aceh Singkil, Edi Sugianto mengatakan, pihaknya sudah pernah ajukan draf anggaran Pilkada sekitar Rp 26 miliar.(*)