Pengamat Militer Ingatkan Pemerintah Soal Rencana Pembentukan Komponen Cadangan

pengamat militer meminta pemerintah merencanakan dengan matang rekrutmen atau pendaftaran komponen cadangan (komcad)

Editor: Muhammad Hadi
SERAMBI/ZAKI MUBARAK
Foto Ilustrasi - Puluhan personel Brimob BKO dari mabes Polri, mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan Pilkada serentak di Aceh pada 15 Februari 2017, di Lapangan Hiraq, kota Lhokseumawe, Kamis (26/1/2017). 

SERAMBINEWS.COM - Rencana pemerintah untuk membentuk komponen cadangan menimbulkan pro kontra di masyarakat 

Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meminta pemerintah merencanakan dengan matang rekrutmen atau pendaftaran komponen cadangan (komcad).

Hal ini juga perlu dibarengi dengan adanya rencana strategis (renstra) yang jelas.

“Perlu diatur pasca pendidikan pelatihan harus ada renstra Komcad ini untuk apa,” ujar wanita yang kerap disapa Nuning ketika dihubungi, Minggu (24/1/2021).

Seperti diketahui, pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu poin yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Baca juga: VIRAL Saat Orangtua Terima Kiriman Hadiah Ultah dari Anak, Pengantar Paket Baca Pesannya

Ia menyebut, pembentukan komponen cadangan (Komcad) sesuai dengan UU ditujukan untuk memperkuat komponen utama Pertahanan Negara yakni TNI.

Sebab itu, substansi PP tersebut butuh publikasi luas yang massive agar masyarakat dapat memahami dengan tepat.

Nuning menyebut, terdapat sejumlah pihak yang khawatir adanya Komcad ini akan muncul dinamika sosial baru yang justru akan mengganggu stabilitas keamanan.

Baca juga: Harga Emas Naik, Berikut Rincian Lengkap Harga Emas Hari Ini Senin (25/1/2021)

Ia menilai, kekhawatiran banyak pihak atas pembentukan Komcad lebih karena belum memahami sepenuhnya aturan yang berlaku.

“Komcad tidak akan menjadi tentara bayaran karena Komcad dibiayai sepenuhnya dengan APBN dan tunduk pada disiplin TNI.

Komcad akan ditempa memiliki disiplin tinggi standar TNI untuk selalu membantu semua lapisan masyarakat,” ujar dia.

Baca juga: Buya Yahya Jelaskan Tentang Waktu Shalat Tahajud dan Bagaimana Kalau Bangun Jelang Subuh?

Nuning meminta pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal untuk menghindari hal yang berdampak negatif atas pembentukan Komcad.

Antara lain adanya test psikologi dalam rekruitmen Komcad agar tidak merekrut pihak yang berkepribadian preman atau hal lain yang menyimpang.

Lebih daripada itu, penting hindari perekrutan pihak yang pernah terlibat organisasi radikal/intoleran.

Baca juga: BERITA POPULER - Harga Emas Turun, Oknum PNS Tertangkap Mesum, Hingga Kakek Rudapaksa Bocah 4 Tahun

Baca juga: BERITA POPULER - Sosok Deva Istri Syekh Ali Jaber, Emas di Perut hingga Bocah 9 Tahun Ucap Syahadat

Ia mengatakan, pembentukan Komcad di banyak negara lebih ditujukan untuk mengantisipasi potensi ancaman eksternal sekaligus bagian dari upaya strategi penangkalan (deterrence strategy).

Banyak negara membentuk Komcad secara permanen, seperti di Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa, yang sering disebut sebagai Garda Nasional.

“Bahkan di Iran, Irak dan negara-negara Timur Tengah, Komcad disebut Garda Republik karena juga mengemban sebagian tugas melindungi warga negaranya,” ujar dia.

Nuning mengatakan, pembentukan Komcad juga diamanatkan dalam hukum internasional sebagai pengganti Wajib Militer karena suatu negara wajib menyiapkan rakyatnya untuk melakukan bela negara.

Pembentukan Komcad juga diyakini lebih murah dibandingkan program Wajib Militer.

Baca juga: Mendengar Tangisan Sang Anak di Tengah Malam, Ibu Temukan Hewan Ini Sedang Mengigit Tangan Putranya

Ia menyebut, pembentukan Komcad di Indonesia juga sudah diselenggarakan pemerintah pada masa sebelumnya dalam bentuk Pertahanan Sipil (Hansip) dan juga Keamanan Rakyat (Kamra) sejalan dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sekarang masih bertugas di lingkungan Pemda.

“Pembentukan Komcad juga ditujukan untuk meredam berbagai aksi radikalisme yang mungkin terjadi,” ucap dia.

Meski begitu, Nuning mengusulkan, agar pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan komponen cadangan juga untuk membantu menanggulangi pandemi covid-19.

Baca juga: Dulu Jokowi Berjanji Stop Impor Daging Sapi Hingga Turunkan Harga, Bagaimana Kenyataannya Sekarang?

“Saat ini patut dipertimbangkan pembentukan Komponen Cadangan di tahun 2021 untuk lebih tangguh menangani Covid-19. Komponen Cadangan dapat dikerahkan untuk membantu Pemerintah Daerah menangani korban Covid-19,” tutur Nuning.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pembentukan komponen cadangan harus dibarengi dengan rencana strategis yang jelas

Sumber: Kontan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved