Partai Liga Nasional Myanmar Nilai Tuduhan Militer Tidak Berdasar

SERAMBINEWS.COM. NAYPYIDAW - Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) Myanmar, Senin (1/2/2021) mengatakan tuduhan militer tidak berdasar.

Dengan alasan setiap kekurangan pemilihan tidak akan mengubah hasil.

Dari 90 partai yang memperebutkan pemungutan suara, setidaknya 17 telah mengeluhkan sebagian besar penyimpangan kecil dan semuanya kecuali USDP adalah partai yang lebih kecil.

Dilansir Reuters, pengamat pemilu mengatakan pemungutan suara itu tanpa penyimpangan besar.

Komisi pemilihan pada Kamis (28/1/2021) mengatakan tidak ada kesalahan pada skala yang bisa berarti penipuan atau pemilihan yang didiskreditkan.

Baca juga: VIDEO - Militer Kudeta Kekuasaan, Myanmar Dalam Status Darurat

Namun, Juru bicara angkatan bersenjata, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengadakan konferensi pers pekan lalu tentang tuduhan tersebut.

Tetapi memberikan jawaban tidak berkomitmen atas pertanyaan tentang niat militer.

Dia mengatakan militer akan mengambil tindakan dan menggunakan semua opsi yang tersedia termasuk Mahkamah Agung.

Ditanya apakah militer akan bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif yang baru, dia mengatakan kepada wartawan "tunggu saja".

Ditanya apakah dia akan mengesampingkan kudeta, Zaw Min Tun berkata "tidak bisa berkata begitu".

Baca juga: Militer Myanmar Bergerak Cepat, Bungkam Perbedaan Pendapat

Pada Sabtu (30/1/2021), militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum.

Konstitusi mengatakan panglima tertinggi hanya dapat mengambil alih kekuasaan dalam keadaan ekstrim .

Karena dapat menyebabkan disintegrasi serikat, solidaritas nasional dan hilangnya kekuasaan berdaulat.

Tetapi hanya dalam keadaan darurat, yang hanya dapat dinyatakan oleh presiden sipil.

Baca juga: China Hanya Catat Kudeta Militer di Myanmar, Perbedaan Pendapat Harus Diatur Dengan Baik

Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyebabkan intrik pekan lalu ketika mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi adalah ibu hukum untuk semua hukum.

Dikatakan, jika tidak dipatuhi, itu harus dicabut.

Dia mengutip contoh sebelumnya ketika itu terjadi di Myanmar.(*)