Breaking News:

Militer Myanmar Lakukan Kudeta, Aung San Suu Kyi dan Presiden Myint Ditahan

Kudeta militer terjadi di Myanmar. Pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi, Presiden serta pejabat senior lainnya dari partai yang berkuasa

AFP/STR
Pendukung militer merayakan kudeta untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Yangon, Myanmar, Senin (1/2/2021). 

JAKARTA - Kudeta militer terjadi di Myanmar. Pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi, Presiden serta pejabat senior lainnya dari partai yang berkuasa sudah ditempatkan menjadi tahanan rumah. Penahanan ini dilakukan pada Senin (1/2/2021) pagi waktu setempat, menyusul pengumuman yang ditayangkan televisi militer Myanmar bahwa pihak militer sudah menguasai negara itu selama satu tahun.

Juru Bicara Partai Liga Demokrasi (NLD), Myo Nyunt, membenarkan Suu Kyi, Presiden Myanmar, Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya sudah ditahan. “Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya sudah 'diambil' pada dini hari,” kata Juru Bicara NLD, Myo Nyunt, kepada Reuters melalui telepon, Senin (1/2/2021).

Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara sebaiknya tidak perlu membuat pernyataan apapun terkait kudeta yang yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Syu Kyi. Indonesia cukup mengamati perkembangan situasi di negara itu sembari memberi peringatan kepada WNI yang ada di Myanmar maupun yang akan bepergian ke sana.

“Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Syu Kyi itu murni masalah internal negara itu. Yang pasti, Indonesia tak bisa ikut campur urusan dalam negeri Myanmar,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Hikmahanto Juwana, kemarin.

Dia juga mengutip Piagam ASEAN di Pasal 2 ayat 2 huruf e yang menyebutkan, negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi (non-interference) dalam masalah domestik suatu negara. “Oleh karenanya, sikap Indonesia adalah menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah. Indonesia harus membiarkan pemerintahan kudeta melakukan konsolidasi,” jelasnya.

Tentu sikap ini akan berbeda dengan yang ditempuh negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan Inggris. Mereka akan mengecam tindakan pemerintahan kudeta karena peralihan kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis.

Memang, kata dia, kudeta adalah proses pengambilalihan pemerintahan yang sifatnya inkonstitusional. Pada saatnya, menurut Hikmahanto, menjadi pertanyaan apakah pemerintahan yang baru akan diakui oleh negara-negara lain atau tidak, termasuk oleh Indonesia.

"Tentu pengakuan tidak perlu dengan suatu pernyataan, tapi cukup dengan adanya jalinan kerja sama. Semisal kalau ada meeting negara anggota ASEAN, maka yang diundang dan hadir adalah pemerintahan yang melakukan kudeta. Itu artinya sudah ada pengakuan terhadap pemerintahan baru di Myanmar," ujarnya.

Namun, kalau kudeta oleh militer yang menggunakan senjata, maka, kata dia yang bisa menekan agar Syu Kyi kembali adalah masyarakat internasional. “Mereka misalnya bisa lakukan embargo ke Myanmar bila pemerintahan kudeta tidak segera mengembalikan kekuasaan ke Syu Kyi,” jelas Hikmahanto yang juga pengamat Hubungan Internasional, ini.

Menurut dia, proses ini akan banyak mengalami kendala karena dunia sedang berkonsentrasi untuk menangani pandemi Covid-19. “Akhirnya memang lebih tepat bagi Indonesia bila membiarkan proses di Myanmar berjalan dan menahan diri untuk bersikap dan berkomentar,” tegasnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved