Anggaran untuk Atasi Pengangguran Minim

* Dewan Kritik Alokasi Dana di APBK Pidie 2021

SIGLI - Dalam APBK Pidie 2021 sebesar Rp 2 triliun lebih yang disahkan akhir bulan lalu, jumlah dana yang dianggarkan untuk berbagai program guna menurunkan angka pengangguran di kabupaten itu masih minim. Padahal, setiap tahun jumlah APBK yang diusulkan Pemkab Pidie cukup besar. Karena itu, kalangan anggota DPRK setempat mengkritik alokasi dana dalam APBK yang saat ini masih dievaluasi oleh Gubernur Aceh.

Ketua Fraksi Golkar DPRK Pidie, Teuku Saifullah TS, mengatakan, seperti APBK 2021 yang jumlahnya Rp 2 triliun, anggarannya lebih banyak untuk membayar gaji PNS dan kebutuhan kantor lainnya. Sehingga, dana untuk mengurangi jumlah pengangguran dan warga miskin di kabupaten itu belum maksimal. Sehingga, kata Saifullah, berdasarkan data yang diperolehnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie, angka pengangguran dan jumlah warga miskin masih tinggi.

Sehubungan dengan hal itu, politikus Golkar Pidie ini menilai adanya kekeliruan dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut. Karenanya, menurut Teuku Saifullah, Bupati/Wakil Bupati Pidie, Roni Ahmad SE (Abusyik)/Fadhlullah TM Daud ST, dalam sisa waktu pemerintahannya selama dua tahun lagi harus memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) dan sumber-sumber lainnya. 

"Kita harus gunakan dana yang tersedia untuk peningkatan perekonomian rakyat dan pembangunan yang prorakyat dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk warga Pidie," ujar Saifullah dalam pendapat akhir Fraksi Partai Golkar di Gedung DPRK Pidie, Minggu (7/2/2021).

Ia juga mengungkapkan, APBG yang diplot untuk berbagai kegiatan di 730 gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie sejak tahun 2015  harus dievaluasi. Tujuannya, agar dana gampong dialokasikan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. “Menurut saya, sampai saat ini dana gampong di Pidie masih banyak diperuntukkan bagi proyek fisik. Sehingga, angka kemiskinan belum mampu ditekan," jelasnya.

Ketua Fraksi PAN-PKB DPRK Pidie, Awaluddin SSos MSi, menjelaskan, Pemkab harus cermat dalam penataan dan pelaporan kas daerah, menyangkut dana yang mengendap di rekening daerah dari Silfa infak tahun 2017-2019 dan 2020 sebesar Rp 16.386.342.744.85, yang menimbulkan saldo kas yang tidak terpakai. Besaran saldo itu sangat signifikan dan tidak terpakai penggunaannya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari dana yang dikelola oleh Baitul Mal Pidie, tersebut.

Untuk itu, kata Awaluddin, Pemkab Pidie harus segera menginventarisir persoalan. Salah satu caranya dengan merevisi peraturan bupati (perbup) agar dana yang mengendap tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan undang-undang. "Objek wisata harus dikelola dengan baik agar bisa menjadi sumber PAD. Sebab, objek wisata merupakan salah satu sektor yang dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan," jelas Awaluddin. 

Sudah Mulai Menurun

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha MSi, mengungkapkan, APBK Pidie 2021 sebesar Rp 2 triliun lebih sangat sedikit untuk pembangunan, dimana sekitar Rp 160 miliar untuk operasional 54 SKPK. Namun, kata Ridha, angka pengangguran sudah mulai turun.

Menurutnya, angka pengangguran tahun 2017 sebesar 5,5 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 5,3 persen dan tahun 2019 tetap sebesar 5,3 persen. Sementara kemiskinan tahun 2017 sebesar 21,43 persen, tahun 2018 sebesar 20,47 persen, dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi 19,48 persen. "Angka pengangguran dan kemiskinan kerap naik turun meski dananya dianggarkan setiap tahun,” ujarnya di Gedung DPRK Pidie. (naz)