Breaking News:

Dewan Komit Lima Sektor Jadi Fokus Pembangunan di Aceh Besar

Anggota DPRK Aceh Besar dan anggota DPRA dari daerah pemilihan atau dapil I (Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang), komit dan mendukung

SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Ketua DPRK Aceh Besar,  Iskandar Ali SPd MSi,  menyampaikan sambutan pada acara silaturahmi dengan DPRA Dapil 1 di Joel's Bungalows and Restaurant, Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Senin (8/2/2021). 

KOTA JANTHO - Anggota DPRK Aceh Besar dan anggota DPRA dari daerah pemilihan atau dapil I (Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang), komit dan mendukung agar pembangunan di Aceh Besar fokus pada lima sektor. Kelima sektor tersebut yaitu pembangunan infrastruktur, saluran irigasi, sarana air bersih (PDAM), RSU Indrapuri, dan pertanahan.

Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan silaturahmi dan temu ramah yang digagas Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali SPd MSi, di Joel's Bungalows and Restaurant, Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Senin (8/2/2021). 

Selain Iskandar Ali, mereka yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, Zulfikar Aziz SE dan Bakhtiar ST (Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari PKS dan Partai Aceh), bersama anggota DPRK di lima dapil di kabupaten itu, Tgk Husaini A Wahab (Wakil Bupati Aceh Besar), dan para kepala OPD di jajaran Pemkab Aceh Besar. Sementara anggota DPRA Dapil I yang hadir yaitu HT Ibrahim ST MM, Muchlis Zulkifli ST (Wakil Ketua Komisi IV), Saifuddin Yahya SE (Ketua Komisi IV), Drs H Abdurrahman Ahmad, Sulaiman SE, Ansari Muhammad SPt MSi, Tgk H Irawan Abdullah SAg, Teuku Irwan Djohan ST, Tezar Azwar, Darwati A Gani, dan H Azhar MJ Roment.

Iskandar Ali mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan provinsi yang ada di Aceh Besar  tidak mungkin dibiayai dengan APBK karena dana yang dibutuhkan cukup besar. Karena itu, menurutnya, bidang ini harus dibangun denganAPBA. Untuk air bersih dari PDAM, sebut Iskandar, seharusnya minimal memiliki sambungan ke 80 persen penduduk Aceh Besar. “Namun, sekarang yang baru ada hanya 40 persen yang disuplai oleh WTP di beberapa lokasi terpisah,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Demikian juga dengan persoalan irigasi, lanjut Iskandar, Pemkab Aceh Besar kewalahan untuk membangunnya. Sementara di bidang pertanahan, semua lahan harus jelas izin kepemilikannya. Sedangkan RSUD Aceh Besar di Indrapuri harus dibenahi dengan dana APBA karena kondisi rumah sakit itu sudah tidak layak lagi melayani masyarakat berobat. “Anggota DPRA dapil I siap bersinergi dengan DPRK dan Pemkab Aceh Besar untuk fokud membangun kelima sektor tersebut,” pungkas Iskandar Ali.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRA dari Partai Aceh, Saifuddin Yahya SE alias Pak Cek, mengatakan, pihaknya komit mendukung pembangunan jalan Cot Irie-Limpok dan saluran irigasi sepanjang lima kilometer dari 15 kilometer yang dibutuhkan. Sebab, selama ini petani kesulitan memperoleh air dan mengairi sawah dari tadah hujan.

Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), Darwati A Gani, mengungkapkan, izin-izin lahan masih berjalan ada yang berganti nama dan tidak bermanfaat apapun untuk Aceh Besar. “UUPA mengharuskan pemerintah menyediakan lahan untuk tapol/napol. Di Qanun Pertanahan, izin-izin lahan dan akan dilihat kembali apakah tanah-tanah tersebut milik rakyat Aceh atau bukan,” tegas Darwati A Gani.

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, mengatakan, penduduk kabupaten itu berjumlah 400 ribu jiwa yang tersebar di 23 kecamatan dengan 604 gampong. Menurutnya, membangun Aceh Besar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan mampu dilakukan sendirian. Karena itu, sambung Mawardi, bantuan dari legislatif menjadi hal yang sangat penting. "Legislatif bisa membantu eksekutif untuk memperjuangkan anggaran bagi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan provinsi di Aceh Besar," ungkap Bupati.

Mawardi menambahkan, banyak sekali jalan provinsi di Aceh Besar yang pembangunannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. “Jalan provinsi yang masuk wilayah Aceh Besar hampir 700 kilometer. Itu belum termasuk jalan yang tak memiliki status, ini tentu sangat sulit sekali untuk diusulkan anggaran perbaikannya,” pungkasnya. (*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved