Breaking News:

Darwati: Kami Datang Bukan untuk Minta Izin

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), Darwati A Gani, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI

For Serambinews.com
Delegasi Komisi I DPR Aceh bersama Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik membahas Pilkada Aceh 2022. 

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), Darwati A Gani, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021), menyampaikan, kedatangan pihaknya (Delegasi Komisi I DPRA-red) ke Komisi II DPR RI bukan untuk minta izin pelaksanaan Pilkada di Aceh, melainkan menyampaikan bahwa Aceh akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2022.

“Kami datang bukan mau minta izin, tapi mau menyampaikan bahwa kami di Aceh akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2022. Sebab, ini sudah diatur dengan undang-undang khusus Aceh,” kata Darwati A Gani yang dalam pertemuan itu mengenakan pakaian dengan hiasan motif kerawang Gayo.

Saiful Bahri, Anggota Komisi I DPRA lainnya juga menegaskan hal serupa. Ia minta agar kekhususan Aceh yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dihargai dan dihormati. Sebelum rapat dengan Komisi II DPR RI, delegasi Komisi I DPRA terlebih dulu melakukan pertemuan dengan Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Interupsi dalam paripurna

Terpisah, Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Aceh, Rafly, melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Dalam interupsi itu, ia menyampaikan Pilkada Aceh harus dilaksanakan pada tahun 2022.  "Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 menjadi kegembiraan bagi rakyat Aceh. Oleh sebab itu, kekhususan Aceh jangan lagi kita gerus. Sebab, rakyat Aceh rindu untuk mewujudkan kemandirian Aceh dengan tetap menjunjung tinggi martabat Pemerintah Pusat," tegas Rafly.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengingatkan, RUU Pemilu yang sedang bergulir di Senayan agar tak mendiskreditkan UUPA yang sudah lebih dulu ada. Ia berharap semua pihak tetap komit agar pelaksanaan Pilkada di Aceh mengacu pada UUPA. "Undang-undang baru tidak boleh mendiskreditkan undang-undang yang sudah ada. Ini kontitusi," tegasnya. "Aspirasi rakyat Aceh, Pilkada Aceh 2022 wajib dilaksanakan. Soal Pilkada Aceh, kita sudah komit harus sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh," tutup Rafly.

Seperti diketahui, KIP Aceh dalam keputusan Nomor.1/PP.01.2/Kpt/11/Prov/1/2021 sudah menetapkan tahapan, program, dan jadwalpenyelenggaraan Pilkada Serentak Aceh tahun 2022. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tahun 2022. (fik)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved