Breaking News:

Berita Banda Aceh

Komentari Polemik Pilkada Aceh, Mualem Sebut Ini Untuk Pemerintah Aceh

"Pemerintah Aceh harus bergerak menyampaikan bahwa, kita berkomitmen pada Undang-Undang Pemerintah Aceh selaku undang-undang khusus di Aceh,"

Foto Facebook Abdul Hadi
Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf atau Mualem. 

"Pemerintah Aceh harus bergerak menyampaikan bahwa, kita berkomitmen pada Undang-Undang Pemerintah Aceh selaku undang-undang khusus di Aceh," lanjutnya.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem turut mengomentari polemik regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh. 

Dalam pernyataannya, Mualem menilai Pemerintah Aceh selama ini terlihat pasif atau tidak proaktif dalam memperjuangkan agar Pilkada Aceh bisa digelar tahun 2022.

"Sepatutnya pemerintah harus bertanggung jawab juga dalam melaksanakan Pilkada tahun 2022. Jangan ikut diam," kata Mualem kepada Serambinews.com, Senin (15/2/2021).

"Pemerintah Aceh harus bergerak menyampaikan bahwa, kita berkomitmen pada Undang-Undang Pemerintah Aceh selaku undang-undang khusus di Aceh," lanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan Mualem, setelah melihat belum adanya gerakan dari Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan Pilkada 2022, disaat ada wacana pilkada akan digelar serentak pada tahun 2024.

Bahkan, hingga saat ini diketahui Pemerintah Aceh belum menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Aceh membahas nasib Pilkada Aceh, agar bisa terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca juga: Heroik! Bantu Nenek dari Perampokan, Anak 12 Tahun Ambil Pistol & Tembak Balik Perampok hingga Kabur

"Selama ini (Pemerintah Aceh) seribu diam. Malah ada rapat kemarin di DPR RI, (Pemerintah Aceh) ikut pemerintah (pusat). Sepatutnya, berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Makin kita diam, makin leluasa pusat menghilangkan butir-butir MoU," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan wakil gubernur Aceh ini juga meminta kepada pemerintah pusat, supaya tetap menjalankan turunan MoU sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 2005 silam. 

"Itu saja yang perlu kita garis bawahi. (Pemerintah pusat) harus komitmen (jalankan UUPA), jangan memudarkan butir-butir MoU," tegas mantan Panglima GAM yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat. (*)

Berita selengkapnya baca Harian Serambi Indonesia edisi Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Honda dan Suzuki Masih Tunggu Berlakunya Insentif Pemerintah

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved