Berita Banda Aceh
Pemerintah Aceh Harap Kanwil BPN Percepat Pembebasan Tanah Jalan Tol Binjai – Langsa
Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar, mengatakan berkas SK Gubernur Aceh mengenai penetapan lokasi tanah untuk pembebasan jalan tol itu sudah diserahkan
Penulis: Herianto | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
"Informasi yang kami terima dari Kementerian PUPR untuk paket-paket proyek PSN di daerah yang tahapan pelaksanaan pengadaan tanahnya berjalan lambat, kegiatan konstruksinya bisa ditunda.
Hal ini terkait masalah pembiayaan dana proyek tersebut.
Sementara yang tahapan pelaksanaan pengadaannya tanahnya berjalan lancar, pembiayaan paket proyeknya tetap dilaksankan, dengan tujuan dan harapan proyeknya cepat selesai dan dioperasikan.
Contohnya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Sigli – Banda Aceh," kata Alfisyah.
Tahapan proses pengadaan tanahnya termasuk cepat, sehingga pihak PT Hutama Karya, selaku penanggung jawab pelaksanaan pembangunannya fisik jalan tolnya ikut gembira dan senang.
“Tapi untuk ruas jalan tol Binjai (Sumut) – Langsa (Aceh), sepanjang 44 KM, tahapan pelaksanaan pengadaan tanahnya, belum sebaik jalan Tol Sigli – Banda Aceh,” kata Alfisyah.
Kekhawatiran Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar, terhadap pelaksanaan tahapan pengadaan tanah ruas jalan tol Binjai – Langsa itu, yang berharap Kanwil BPN Aceh bersama Kantor BPN Aceh Timur.
Kemudian BPN Langsa dan BPN Aceh Tamiang, untuk bisa bekerja lebih kencang lagi, sesuatu yang wajar.
Hal itu dimaksudkan supaya paket proyek proses pembayaran tanahnya bisa dilaksanakan secepatnya.
Di Aceh Tamiang, sebut Alfisyah, ada 590 bidang tanah yang harus dibayar dari 4 Kecamatan dan 19 desa.
Tahapan prosesnya hingga kini baru inventarisasi dan identifikasi lahan.
Di Aceh Timur ada 180 bidang tanah dari 1 Kecamatan dan 4 desa, tahapannya pelaksanannya baru pengumuman peta bidang dan daftar nominatif.
Di Kota Langsa ada 134 bidang tanah dari 2 kecamatan dan 4 desa. Tahapan pengadaan tanahnya baru pengumuman peta bidang dan daftar nominatif.
Total bidang tanah yang harus diproses dan dibebaskan dari Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur, sebanyak 904 bidang tanah, atau 601 hektar dari 7 kecamatan dan 29 gampong/desa.
"Kita harapkan pada bulan depan, tahapan pengadaan tanah jalan Binjai – Langsa, segmen Aceh itu bisa masuk kepada tahapan penilaian harga tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (JKPP).
Kalau sudah sampai pada tahapan itu, paket proyek jalan tolnya sudah aman dan tetap masuk dalam daftar PSN tahun ini,”ujar Alfisyah. (*)
