Breaking News:

Otomotif

Demi Keadilian, Kendaraan Niaga Juga Harus Dapat Insentif Pajak dari Pemerintah

Kendaraan niaga yang digunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk dalam insentif pajak pemerintah yang mulai berlaku Maret 2021.

ADM
Pikap Daihatsu Gran Max 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kendaraan niaga yang digunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk dalam insentif pajak pemerintah yang mulai berlaku Maret 2021.

Untuk mendongkrak penjualan mobil di awal tahun, pemerintah mengulirkan stimulus berupa insentif PPnBM nol persen untuk mobil baru.

Kebijakan ini siap dinikmati masyarakat mulai Maret 2021.

Walau memiliki tujuan positif, tapi dari kacamata berbeda ada yang memandang pemberian insentif akan membuat populasi mobil baru meningkat.

Imbasnya, pada kemacetan di jalan raya.

Baca juga: Daihatsu Gran Max Makin Laris, Lewati Permintaan Sigra dan Terios

Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, belum tentu pemberian pajak nol persen PPnBM akan langsung meningkatkan penjualan mobil baru.

Pasalnya, bila melihat dari sisi kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini, tidak semua memiliki daya beli yang kuat.

Selain itu, tidak semua mobil juga yang mendapat keringanan.

"Tidak akan terlalu besar dampaknya bila dikolerasikan dengan situasi ekonomi saat ini," ucap Djoko kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).

:Jadi yang beli itu masyarakat yang memang secara finansial pertimbangannya masih kuat, karena PPnBM sendiri juga tidak terlalu besar turunnya," tuturnya.

Baca juga: Pengembang Menjerit, Mobil Baru Bebas Pajak, Pemerintah Seharusnya Juga Berikan Insentif Properti

Halaman
12
Editor: M Nur Pakar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved