Wakil Wali Kota Langsa Sebut Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan Masih Bermasalah 

Wakil Wali Kota Langsa menyampaikan hal ini saat membuka Pencanangan Komitmen Penyelenggaraan Satu Data Kota Langsa dan FGD Publikasi Dalam Angka Tahun 2021.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, mengatakan penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan.

Wakil Wali Kota Langsa menyampaikan hal ini saat membuka Pencanangan Komitmen Penyelenggaraan Satu Data Kota Langsa dan FGD Publikasi Dalam Angka Tahun 2021.

Acara ini di Aula Setdako Langsa, Rabu (17/2/2021).

"Antara lain, data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin," kata Marzuki Hamid. 

Oleh karena itu, sebut Marzuki Hamid, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan satu wadah komunikasi yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal.

• Usai Suami Minum Air Ini, Istri Minta Ampun Tak Sanggup Layani di Ranjang, Sehari Bisa 7 Kali

• Memasuki Hari ke Tujuh, Jenazah Warga Manggeng Abdya Masih di Malaysia, Ini Kendala Pemulangan

• AHM Luncurkan CBR600RR, Lengkapi Jajaran CBR Tricolor Series

Dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas, untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga meminta Bappeda selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Diskominfo yang menangani kegiatan statistik sektoral untuk mengatasi hal ini. 

BPS Kota Langsa sebagai pembina statistik, serta OPD lainnya untuk dapat saling bekerja sama menghasilkan data statistik sektoral yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Marzuki Hamid juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa atas terselenggaranya focus group discussion.

FGD ini diharapkan dapat membangun satu sistem informasi dalam bentuk portal satu data Kota Langsa.

Apalagi pada era otonomi saat ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan.

Oleh karena itu, membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu.

Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Hal itu sejalan dengan UU Nomor : 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. (*)