Sudahkah Aceh Hebat melindungi anak?

Sementara itu, kata Firdaus, untuk membangun pembangunan anak yang berbasis sistem atau disebut Sistem Perlindungan Anak. Komponen terpenting yang harus terus diperkuat terus menerus adalah regulasi, struktur, prosedur dan anggaran serta integrasi.

Katanya, komponen tersebut harus diperkuat dalam satu kesatuan. Satu saja tertinggal, maka sistem tak akan berjalan.

Apabila melihat secara global dalam konteks sistem tersebut, Aceh baru dalam proses sangat awal membangun Sistem Perlindungan Anak.

Upaya masih harus terus dijalankan walaupun dalam keterbatasan. Namun, sangat disayangkan apabila proses awal ini tidak dilanjutkan secara serius.

“Dalam konteks Perlindungan Anak, Pemerintah Aceh penting memperkuat perspektifnya terkait Perlindungan Anak. Harus dibuktikan dalam bentuk implementasi  Pembangunan Perlindungan Anak yang berbasis sistem,” pungkas Firdaus.

Pembangunan Aceh Berspektif Anak

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (PPIK) Bappeda Aceh, Budianto, mengatakan dalam pembangunan bidang Infrastruktur baik jalan, irigasi, penanggulangan bencana serta lingkungan hidup dan kehutanan.

Hal itu dibatasi dengan kewenangan yang mengikat. Sehingga, setiap pembangunan infrastruktur memiliki tanggung jawab atau kewenangan masing-masing baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Terkait apakah pembangunan Aceh berspektif anak, Budianto menjelaskan, khususnya pada bidang infrastruktur secara program tidak ada. 

Namun, secara penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan anak  telah dilakukan seperti akses air bersih dan sanitasi layak anak, ketersediaan ruang terbuka hijau untuk sarana bermain anak,  dan ketersediaan ruang laktasi di gedung perkantoran dan fasilitas umum.

Dalam menentukan skala prioritas pembangunan di bidang infrastruktur misalnya pembangunan jalan, Pemerintah Aceh mengutamakan pembangunan jalan yang melintasi sarana umum. seperti sekolah, madrasah, pesantren, pusat keramaian dan sarana umum lainya.

“Jadi, sekolah yang merupakan sarana dasar untuk tempat pendidikan anak-anak telah dijadikan skala prioritas dalam menentukan pembangunan,” katanya.

Kemudian begitu juga halnya dalam pembangunan kawasan permukiman, lebih kepada pembangunan sarana umum guna memenuhi kebutuhan dasar.

Seperti air bersih, sanitasi dan sarana bermain anak-anak atau kawasan ruang terbuka hijau.

“Secara umum setiap Musrenbang Forum Anak juga turut diundang untuk memberikan masukan atau kontribusi. Serta menyerap aspirasinya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, salah satunya Forum Anak Tanah Rencong,” ungkapnya.