Internasional
Inggris dan Kanada Jatuhkan Sanksi ke Pemimpin Junta Militer Myanmar, Sudah Perkirakan Sebelumnya
Pemerintah Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada para jenderal yang berkuasa di Myanmar.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, LONDON - Pemerintah Inggris dan Pemerintah Kanada menjatuhkan sanksi kepada para jenderal Myanmar.
Kedua negara itu menilai penggulingan pemerintah yang dipimpin sipil sebagai tindakan tidak sah.
Jepang juga mengatakan telah setuju dengan Amerika Serikat, India dan Australia bahwa demokrasi harus dipulihkan di Myanmar dengan cepat.
Dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021), negara-negara Barat telah mengutuk penggulingan dan penahanan 1 Februari 2021 terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Tindakan itu dinilai telah membawa demonstrasi harian ke jalan-jalan.
Menyusul sanksi dari Amerika Serikat yang diumumkan minggu lalu, Inggris dan Kanada mengumumkan tindakan.
Inggris mengatakan akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada tiga jenderal.
Kanada juga mengatakan akan mengambil tindakan terhadap sembilan pejabat militer.
"Kami, bersama sekutu internasional akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab.
Baca juga: Pertumpahan Darah Terancam Terjadi di Myanmar, Pasukan Perbatasan Dikerahkan ke Perkotaan
Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap pemimpin junta Min Aung Hlaing.
Menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya dan kelompok etnis minoritas lainnya.
Pemerintah Myanmar tidak segera bereaksi terhadap sanksi baru tersebut.
Seorang juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi telah diperkirakan sebelumnya.
Kudeta menghentikan transisi tentatif menuju demokrasi yang dimulai pada 2011 setelah hampir setengah abad pemerintahan militer.
Tindakan itu lagi, telah menimbulkan kekhawatiran akan kembali ke era isolasi lama meskipun para jenderal berjanji untuk mengadakan pemilihan yang adil.
