Pemerintah Aceh Sasar Perokok, Untuk Tekan Pengeluaran Masyarakat
Pemerintah Aceh berencana mendata jumlah para perokok di provinsi ini. Rokok sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
* Siapkan 6 Strategi Atasi Kemiskinan
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh berencana mendata jumlah para perokok di provinsi ini. Rokok sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, merupakan komoditas makanan penyumbang terbesar kedua terhadap nilai garis kemiskinan, setelah beras.
Garis kemiskinan adalah suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Data terbaru BPS, penduduk miskin Aceh meningkat 19 ribu pada September 2020 atau mencapai 15,43 persen, tertinggi di Sumatera.
Persoalan rokok ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, H T Ahmad Dadek SH MH, dalam rapat koordinasi penanganan penurunan angka kemiskinan Aceh 2021, Jumat (19/2/2021). Rapat berlangsung secara virtual di ruang kerjanya yang diikuti 23 kepala Bappeda kabupaten/kota.
Ahmad Dadek dalam rapat itu menyampaikan enam strategi untuk menurunkan penduduk miskin di Aceh. Pertama, adalah dengan menekan pengeluaran masyarakat agar tidak boros, dimana salah satu pengeluaran terbesar masyarakat Aceh adalah rokok.
Dia menyebutkan, harga rokok di pasaran dijual berkisar Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per bungkus. Jika dalam sehari menghabiskan dua bungkus, berarti uang yang dikeluarkan mencapai Rp 40.000 per hari. Dengan penghasilan harian antara Rp 50.000 sampai Rp 70.000, maka uang yang tersisa untuk pemenuhan kebutuhan keluarga hanya tinggal Rp 10.000 sampai Rp 35.000 per hari. “Dengan sisa uang Rp 35.000 per hari itu, ia akan tetap menjadi keluarga miskin yang permanen,” kata Kepala Bappeda Aceh ini.
Untuk itu, Dadek meminta kepada para keuchik, camat, kepala dinas sosial, dan para kepala Bappeda agar mendata orang-orang pecandu rokok tersebut, dan selanjutnya memberikan menasehat agar mengurangi rokok. “Berikan mereka nasehat agar mengurangi perilaku kurang sehatnya secara bertahap, untuk mengurangi belanja rokok yang bisa membuat dirinya akan selalu tetap miskin,” ujar Ahmad Dadek.
Strategi kedua meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan meningkatkan keahlian masyarakat dan memberikan pelatihan keahlian. Selain itu juga dengan membuat program-program padat karya.
“Misalnya untuk pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, itu jangan diborongkan, melainkan dipadatkaryakan kepada masyarakata desa. Masyarakat digaji secara harian dan ini akan menambah penghasilan mereka,” jelasnya.
Strategi berikutnya adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Terkait hal ini, Dadek mengatakan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh. Antara lain pemberian dana bantuan pendidikan atau beasiswa bagi anak yatim piatu dan anak miskin. Selain itu, kepada penduduk miskin juga diberikan kartu JKA secara gratis agar mereka bisa berobat secara gratis di puskesmas atau rumah sakit.
“Ini dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan SDM penduduk miskin di Aceh,” imbuhnya.
Strategi keempat adalah meningkatkan transaksi ekonomi dengan cara meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan perikanan dengan melakukan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan siap pakai. Dadek mencontohkan pengolahan pada komoditas ubi kayu menjadi keripik. Dimana harga ubi kayu yang sebelumnya Rp 6.000-10.000 per kilogram, naik menjadi Rp 40.000-60.000 saat telah menjadi keripik.
Selanjutnya, strategi kelima adalah menjaga stabilitas harga pangan. Misalnya dengan mengalokasikan dana desa untuk membeli beberapa ekor sapi yang dagingnya dijual kepada masyarakat miskin dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Hal ini dilakukan khusus di saat meugang puasa dan lebaran.
“Dengan harga jual senilai itu, masyarakat miskin bisa membeli daging sapi dengan murah, sementara hasil penjualan daging dijadikan pendapatan asli gampong untuk pembelian sapi atau kerbau pada tahun depan,” ujar Dadek.
Strategi terakhir adalah secepatnya melakukan penanganan bencana alam. Kepala Bappeda Aceh ini menerangkan, bencana perlu secepatnya diatasi sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa cepat pulih. “Misalnya ada jembatan yang putus, secepatnya dibangun jembatan darurat. Begitu juga jika ada waduk dan irigasi yang jebol, cepat laksanakan penanganan daruratnya,” imbuh Dadek.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/ketua-tim-percepatan-pembangunan-kegiatan-p2k-provinsi-aceh-t-ahmad-dadek.jpg)