Tekan Angka Kemiskinan, YARA Minta Pemerintah Aceh Tingkatkan Pendapatan Rakyat, bukan Data Perokok

"Harus dicari konsep baru, bukan malah menyalahkan perokok, ini menjadi lelucon dalam masyarakat. Walaupun penjelasannya logis, tapi menurut saya publik tidak akan percaya apalagi beberap kebijakan gubernur dalam beberap tahun ini banyak yang tidak pro-rakyat," sebutnya.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengeluarkan enam strategi, dalam menekan laju kemiskinan di Aceh.

Salah satunya, dengan mendata jumlah para perokok di provinsi ini.

Hal ini, karena menurut pemerintah salah satu pengeluaran terbesar masyarakat Aceh adalah rokok.

Persoalan rokok ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, H T Ahmad Dadek SH MH, dalam rapat koordinasi penanganan penurunan angka kemiskinan Aceh 2021, Jumat (19/2/2021).

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH menilai, langkah Pemerintah Aceh menyasar perokok untuk menurunkan angka kemiskinan tidak tepat dan seakan mencari 'kambing hitam' atas tingginya angka kemiskinan di Aceh.

Menurutnya, yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh saat ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dari biasanya.

Baca juga: Sambut HPSN, Seratusan Pelajar di Pidie Dibekali Teknik Pengomposan Sampah

Caranya, tentu dengan membuka lapangan kerja bagi yang masih menganggur, peningkatan penjualan bagi pedagang, jaminan regulasi usaha bagi pengusaha, dan memudahkan akses permodalan bagi UMKM.

"Seperti yang disampaikan Kepala Bappeda bahwa pendapatan masyarakat Aceh sekitaran 50.000-70.000/hari, tugas Pemerintah Aceh memikirkan agar pendapatannya bisa sampai 100.000-200.000/hari sehingga angka kemiskinan akan menurun," ujar Safaruddin kepada Serambinews.com, Sabtu (20/2/2021).

Safaruddin menyatakan, Pemerintah Aceh jangan panik dengan 'prestasi' Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra.

'Prestasi' ini, lanjutnya, harus dijadikan introspeksi diri bahwa kinerja selama ini belum mencapai pada peningkatan angka kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

"Harus dicari konsep baru, bukan malah menyalahkan perokok, ini menjadi lelucon dalam masyarakat. Walaupun penjelasannya logis, tapi menurut saya publik tidak akan percaya apalagi beberap kebijakan gubernur dalam beberap tahun ini banyak yang tidak pro-rakyat," sebutnya.

Baca juga: Dilantik Nanti Malam, Ini Susunan Lengkap Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh 2021-2026

Kebijakan yang dimaksud Safaruddin, seperti penurunan jumlah pembangunan rumah layah huni, pembuatan stiker di mobil dan rumah, dan bantuan bagi ormas dalam penanganan Covid-19.

Saat ini, ketergantungan pendapatan masyarakat pada APBA sangat tinggi karena tidak adanya investasi yang berkembang di Aceh.