Breaking News:

Diduga Potong Insentif Tenaga Kesehatan hingga 70 Persen, KPK Peringatkan Rumah Sakit

KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen.

SERAMBI/HENDRI
Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Meraxa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/2/2021). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Manajemen Rumah Sakit atau pihak terkait tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).

KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen.

“Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya, Selasa (23/2).

Baca juga: Eks Ketua KPK Samakan Situasi Saat Ini dengan Orde Baru, Busyro Muqqodas: Menjurus Otoritarianisme

Baca juga: 48 Ribu Nakes Aceh Sudah Divaksin

Baca juga: Tersisa Tiga Warga Lhokseumawe yang Terpapar Covid-19, tak Ada yang Dirawat

Sebelumnya, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19, khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan tiga permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Tiga permasalahan tersebut yaitu:

- Potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan berupa, yakni:

- Pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT).

Halaman
12
Editor: Said Kamaruzzaman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved