Breaking News:

Berita Aceh Utara

Polisi Bawa Keuchik Korupsi Dana Desa ke Kejari Aceh Utara

Penyidik Reskrim Polres Lhokseumawe pada Selasa (23/2/2021) membawa Keuchik Mee Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara.....

For Serambinews.com
Penyidik Kejari Aceh Utara memeriksa seorang keuchik yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa dari APBN. 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON Penyidik Reskrim Polres Lhokseumawe pada Selasa (23/2/2021) membawa Keuchik Mee Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara Saifuddin ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon.

Penyidik membawa Saifuddin yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa tahun 2017 dan 2018 Desa Meunasah Mee, untuk pelimpahan tahap dua karena berkas yang dilimpahkan sebelumnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa.

Diberitakan sebelumnya, dari Rp 1.3 miliar lebih dana desa tahun 2017 dan 2018 Desa Meunasah Mee Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara yang dicairkan dalam 10 kali sebagian besar digunakan keuchik untuk kebutuhan pribadi keuchik.

Bahkan, 13 item kegiatan selama dua tahun tersebut tidak direalisasikan sepenuhnya. Tahun 2017 mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN Rp740.9juta, dan Tahun 2018, mendapat 652,4 juta.

Dana Desa tahun 2019 itu dicairkan keuchik dalam 10 kali bersama Bendahara Desa SW. Namun, dana tersebut disimpan oleh keuchik, pelaksanaan kegiatan juga dilakukan sendiri.

Bahkan lima kegiatan tahun 2017 tidak direalisaikan sepenuhnya. Antara lain, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah Rp4,6juta, honorium tim penyusun Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Gampong sebesar Rp2,4.

Bimbingan Teknis bagi Aparatur Gampong Rp8,7juta, dana penyertaan modal gampong Rp165juta, dan tunggakan pajak Rp 41 juta. Kekurangan pelaksanan kegiatan tersebut Rp222,2juta lebih.

Begitu juga dengan tahun 2018, dari Rp652.4juta dana desa, kekurangan pelaksanaan kegiatan mencapai Rp 302 juta. Masing-masing, pembangunan jaringan listrik Rp 126 juta, pembangunan MCK Rp 58 juta, penyediaan makanan sehat Rp Rp 2,5 juta.

Kemudian pengelolaan dana posyandu Rp 2,7 juta, insentif guru balai pengajian Rp 6 juta, dana rencana pembangunan gampong Rp 2,4 juta, bimbingan teknis  bagi aparatur Rp 4 juta, dana penyertaan modal gampong Rp 77 juta dan tunggakan pajak 2018 tak setor Rp 23 juta.

“Berdasarkan hasil audit dari inspektorat total kekurangan pelaksanaan kegiatan selama tahun tersebut mencapai 524,9 juta,” ujar Kajari Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi kepada Serambinews.com.(*)

Baca juga: Dua Rumah Penjual Nasi Goreng di Aceh Utara Terbakar]

Baca juga: Puasa bagi Penderita Asam Lambung, Sebelum Ramadhan Tiba Simak Penjelasan Ahli Berikut

Baca juga: Setelah Istri dan Anak-anaknya Terpapar Corona, Anang Hermansyah: Jangan Anggap Enteng Covid-19

Penulis: Jafaruddin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved