Breaking News:

DJP Perpanjang Insentif Pajak, Dampak Pandemi Covid-19

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang program insentif pajak hingga 30 Juni 2021

SERAMBI/HENDRI
Pemimpin Umum Serambi Indonesia H Sjamsul Kahar berbincang dengan Kepala Kantor Wilayah Derektorat Jenderal Pajak Aceh dalam kunjungan silaturahmi di Kantor Harian Serambi Indonesia, Jalan Raya Lambaro Km 4,5, Desa Meunasah Manyang PA, Aceh Besar, Kamis (4/3/2021). 

BANDA ACEH - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang program insentif pajak hingga 30 Juni 2021. Perpanjangan ini dilakukan akibat dampak dari pandemi Covid-19 atau virus corona.

Sebelumnya, pemberian insentif pajak diberikan hingga 31 Desember 2020. Dan perpanjangan insentif pajak ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Aturan ini resmi berlaku mulai 1 Februari 2021.

Informasi ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Imanul Hakim saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia, di Banda Aceh, Kamis (4/3/2021). Dalam kunjungan itu juga dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Aceh, Rahmad Siswoyo dan Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono.

Rombongan diterima oleh Pemimpin Umum Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar, Pemimpin Perusahaan, Mohd Din, News Manager, Bukhari M Ali, Manager Iklan, Hari Teguh Patria, dan manager lainnya.

Dalam kesempatan itu, Imanul menyampaikan ada kriteria tertentu untuk pegawai yang berhak mendapatkan insentif. Pegawai yang mendapat insentif adalah pegawai yang bekerja pada perusahaan dengan kriteria tertentu.

Kriteria tersebut adalah Perusahaan sebagai pemberi kerja merupakan perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu (sesuai dengan Lampiran PMK-9/2021), perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di Kawasan Berikat Insentif diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.

Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong. Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua orang.

Sementara cara untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, yaitu perusahaan tempat bekerja menyampaikan pemberitahuan tentang pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah kepada kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui laman www.pajak.go.id.

Setelah itu, perusahaan tersebut harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui laman www.pajak.go.id.

Tak hanya insentif pajak penghasilan (PPh), ada juga insentif bagi pajak-pajak lainnya yaitu insentif pajak UMKM dilansir dari akun resmi Twitter Kemenkeu, @KemenkeuRI, pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung oleh pemerintah.

Adapun wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Kemudian, pemotong atau pemungut pajak tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

“Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas, cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan melalui laman www.pajak.go.id,” sebutnya.

Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Imanul Hakim, pada kesempatan itu juga menyampaikan, para wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2021.

Penyampaian SPT Tahunan di Aceh yang diterima 1 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020 sebesar 92.863 Wajib Pajak. Sementara penyampaian SPT Tahunan yang diterima 1 Januari 2021 hingga  28 Februari 2021 sebesar 97.835 Wajib Pajak. Artinya, terjadi kenaikan sebanyak 4.972 SPT dalam rentang waktu tersebut.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved