Suplai Air Bersih Terhenti, Dampak Karyawan Segel Kantor PDAM

LHOKSEUMAWE - Selama tiga hari terakhir, ribuan pelanggan di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tak memperoleh suplai air bersih. Hal ini menyusul aksi puluhan karyawan yang menyegel WTP PDAM Ie Beusaree Rata di Rancung Batuphat.

Guna mengakhiri persoalan itu, maka dewan pengawas mengadakan rapat dengan direktur di Kantor Camat Muara Satu, Kamis (4/3/2021). Setelah itu, dewan pengawasan menemui perwakilan karyawan. Kali ini, rapat diadakan di WTP PDAM Ie Beusaree Rata.

Direktur PDAM Ie Beusaree Rata Lhokseumawe, Safrial dalam pertemuan dengan dewan pengawas menyayangkan aksi mogok kerja para karyawan tersebut. Karena, mogok kerja selama tiga sudah mengakibatkan terganggunya pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Ini sangat kami sayangkan. Saya minta karyawan bersabar terkait tunggakan gaji. Saya masih mengupayakan agar gaji mereka supaya dapat diselesaikan secepatnya," janji Safrial.

Safrial menyebutkan, bahwa dirinya baru saja melakukan rapat bersama dewan pengawas terkait persoalan ini. Dari hasil rapat tersebut, perusahaan akan mendapatkan anggaran Rp 2 miliar. Di mana anggaran itu akan diupayakan untuk pembayaran gaji karyawan yang sudah menunggak sejak 14 bulan. “Adapun total gaji karyawan yang menunggak selama 14 bulan itu  mencapai Rp 1,946 miliar atau Rp 139 juta per bulan,” jelasnya.

Sementara Kabag Humas PDAM Ie Beusare Rata, Iskandar mengatakan, sejumlah karyawan mengaku terpaksa melakukan hal itu sebagai bentuk protes lantaran gaji mereka selama 14 bulan belum dibayar. Gaji tertunggak itu terhitung dari 1 Januari 2020 hingga 1 Februari 2021.

Kemudian, kesenjangan sosial lainnya dengan Direktur PDAM Ie Beusaree Rata, Safrial ST terkait proyek swakelola setempat. Sehingga, puluhan karyawan melakukan aksi mogok kerja dengan menyegel kantor WTP PDAM. Bahkan, pintu pagar Kantor WTP PDAM di Rancung juga ikut ditutup dengan cara dilingkari rantai besi.

Iskandar mengaku, karyawan juga melayangkan surat yang berisi tuntutan yang harus dipenuhi diantaranya persoalan gaji yang belum dibayar, meminta persamaan tanpa ada perbedaan dalam kerja, dan dirut harus transparan.

Faktor lain membuat karyawan mogok akibat pernyataan dirut bahwa tidak akan membayar gaji yang menunggak selama 14 bulan. Sehingga hal itu membuat para karyawan kecewa dan spontan melakukan aksi mogok kerja dengan menyegel WTP PDAM, dan menggembok pintu pagar sebagai bentuk protes.

“Kami seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Karena dirut menyatakan tidak akan bayar gaji kami. Dirut juga tidak transparan hingga membuka kantor lain di Kota Lhokseumawe,” ujar Iskandar saat pertemuan di ruangan rapat kantor WTP PDAM Ie Beusare Rata kepada Serambi, Kamis (4/3/2021).

Kepala BPKD Kota Lhokseumawe, Ir Marwadi Yusuf MSi mengatakan, hasil pertemuan dengan perwakilan karyawan berjalan dengan baik. "Jadi, kita duduk tadi ada Direktur PDAM serta unsur Muspika Muara Satu, dan kita minta karyawan untuk membuka penyegelan dan kembali beroperasi WTP PDAM untuk dapat mensuplai air bersih kepada  pelanggan," katanya kepada Serambi, Kamis (4/3/2021).

Kemudian, janji Marwadi, menyangkut gaji 14 bulan karyawan PDAM agar dibayar pada pekan ini. "Bila anggaran tersedia akan dibayar penuh dan bila minim dilunasi secara bertahap," terangnya.

Selanjutnya, sambungnya, direktur dan manajemen PDAM diminta segera membuat rapat internal untuk memulihkan kondisi internal, dan memperbaiki hubungan harmonis dengan karyawan. “Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan bila ada masalah tidak perlu mengambil tindakan yang merugikan semua pihak termasuk para pelanggan,” tegasnya.

Untuk menyelesaikan masalah, tambahnya, tentu bisa dilakukan dengan cara persuasif, dan melakukan langkah pendekatan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. “Setelah pertemuan tadi, kita langsung minta dibuka segel dan segera mensuplai air ke pelanggan. Karena semua tuntutan karyawan akan dipenuhi termasuk akan membayar gaji mereka sepekan ini,“ tutupnya.(zak)