SBY Merasa Malu Pernah Beri Jabatan Mentereng ke Moeldoko: Pemimpin Yang Tak Terpuji

SERAMBINEWS.COM - Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY terang-terangan mengaku malu dan bersalah pernah memberi jabatan mentereng kepada Moeldoko.

Kita tahu, saat SBY berkuasa, Moeldoko diberi jabatan Panglima TNI.

SBY, yang sekarang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menyebut Kepala Kantor Staf Presiden itu telah melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Benar, Moeldoko seolah membokong SBY dari belakang.

Dilansir Tribunnews.com, tindakan kudeta yang dilakukan Moeldoko itu, menurut SBY, merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Bahkan, SBY juga menyebut tindakan Moeldoko itu jauh dari sikap kesatria.

Baca juga: UAS di Lhokseumawe, Malam Ini Ceramah di Masjid Darussalam, Besok Subuh di Masjid Baiturrahman

Baca juga: Di Tengah Kisruh Partai Demokrat, Foto Moeldoko Cium Tangan SBY Viral di Medsos

"Banyak yang tidak percaya, bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (5/3).

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," lanjut SBY.

Selain itu, SBY juga merasa malu dan bersalah pernah memberi jabatan Panglima TNI pada Moeldoko.

Sehingga, dirinya meminta ampun pada Allah SWT atas kesalahannya tersebut.

"Hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia," kata SBY.

Baca juga: Darmizal, Pengusung Moeldoko di KLB Demokrat dan Sosok di Balik Kemenangan Jokowi

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2021 Sebentar Lagi Dibuka, Persiapkan Fisik dan Mental Sebelum Menjawab Soal CPNS

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya."

"Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT atas kesalahan saya itu," ungkap SBY.

Kita tahu, Moeldoko dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko mengatakan, KLB digelar secara konstitusional seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.